Parkir Pusat Perbelanjaan Jadi Objek Pajak

M. Saleh. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menyiapkan pengubahan beberapa titik parkir yang ada menjadi objek pajak. Kepala Dishub Kota Mataram, M. Saleh menyebut pengubahan tersebut terutama menyasar titik parkir yang menjadi bagian dari usaha pokoknya.

“Karena dengan begitu karakteristiknya lebih ke (objek) pajak. Antara lain parkiran di semua pusat perbelanjaan seperti Niaga, Mataram Mall, Lombok Epicentrum itu memang seluruhnya (objek pajak),” ujar Saleh saat dikonfirmasi, Minggu, 11 Juli 2021.

Iklan

Diterangkan, pengubahan tersebut didasarkan pada pengajuan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk optimalisasi objek pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, dari 750 titik parkir yang tercatat secara resmi di Dishub Kota Mataram akan dievaluasi berdasarkan karakteristiknya.

“Kita akan tentukan mana yang berubah dari retribusi menjadi pajak. Sekarang semuanya dalam proses penetapan SK oleh Pak Walikota,” jelasnya. Di sisi lain, pihaknya memastikan pengelolaan parkir di tempat-tempat umum yang merupakan fasilitas pemerintah tetap menjadi retribusi yang akan dikelola oleh Dishub Kota Mataram.

“Seperti di Pantai Ampenan, Loang Baloq itu tetap dia retribusi karena itu fasilitas pemerintah,” ujar Saleh. Dengan begitu, pengelola parkir di lokasi tersebut tetap diwajibkan menyetorkan retribusi parkir setiap harinya dengan sistem bruto.

Mengikuti rencana tersebut, Saleh berharap pengubahan titik parkir menjadi objek pajak juga bisa menyasar minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang terbilang banyak jumlahnya di Kota Mataram. Dengan begitu, sumbangsih pajak parkir pada PAD Kota Mataram dapat lebih maksimal.

“Itu bagus juga, kalau Alfamart dan Indomaret ditarik parkirnya sebagai pajak. Tapi ini memang menjadi kebijakan penuh dari pimpinan, dalam hal ini Pak Walikota. Kita di Dinas hanya menyusun pertimbangan teknis dan karakteristiknya,” ujarnya.

Dengan perubahan pengelolaan parkir menjadi objek pajak tersebut pihaknya berharap potensi PAD dapat lebih optimal. Mengingat pengelola parkir diwajibkan mengurus izin operasional terlebih dahulu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kemudian menyetorkan pembayaran pajak secara rutin setiap bulannya. “Jadi bisa lebih terarah dia,” tanda Saleh. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional