Pariwisata KLU Belum Merata, Hanya Dinikmati Masyarakat Gili

Tanjung (Suara NTB) – Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mengalami perkembangan pesat. Penopangnya masih dominan 3 Gili pasca-dibuka oleh masyarakat sejak tahun 1990-an. Sampai dengan tahun 2017 lalu, angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara sebanyak 1.003.860 orang (data LKPJ ABPD 2017 KLU). Namun laporan yang sama menyebutkan, wisatawan yang berkunjung ke desa wisata se KLU masih relatif rendah, yakni hanya 11.873 orang (1,1 persen). Di samping lama tinggal wisatawan menurun dari 3,2 hari di 2016 menjadi 1,7 hari di 2017.

Optimalisasi dampak sektor pawisata kepada masyarakat tampaknya masih harus dipikirkan lebih keras lagi oleh pemerintah daerah. Pasalnya dominasi sektor wisata di Kecamatan Pemenang, khususnya 3 Gili diklaim masih belum dinikmati oleh kecamatan lain atau desa dan dusun lain di Kecamatan Pemenang.

Iklan

Pelaku pariwisata sekaligus Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Pariwisata DPRD KLU, H. M. Arsan, kepada Suara NTB, Senin, 14 Mei 2018 menyarankan agar sebaran wisatawan ke KLU dapat diperluas hingga ke desa-desa melalui paket-paket wisata.

“Dari dulu saya ngomong jangan sampai yang menikmati pariwisata ini hanya masyarakat 3 gili, cuma persoalan kita destinasi wisata yang baru ini kurang greget. Kita punya Kampung Wisata, tetapi pemandu wisatanya ini yang ‘ndak’ ada. Saya juga sebagai orang Gili keberatan hanya melihat orang Gili saja yang nikmati pariwisata,” cetus Arsan.

Arsan mengakui, sebagai anggota DPRD berangkat dari niatannya untuk secara politik bisa mempengaruhi kebijakan. Salah satunya, menyerap tenaga kerja lokal KLU di ratusan hotel yang ada di KLU.

Betapa tidak, sektor pariwisata di KLU menyertakan aspek transportasi, akomodasi menyimpan potensi ekonomi yang besar. Di bidang transportasi laut saja, data Dishub KLU mencatat jumlah angkutan (boat) sebanyak 408 armada terdiri dari 41 angkutan non penumpang, 76 angkutan penumpang, 123 angkutan khusus laut dan 168 angkutan wisata trip/diving.

Sementara di bidang akomodasi khusus di 3 Gili, data Disbudpar KLU mencatat jumlah akomodasi (hotel/homestay) sebanyak 447 dengan rincian jumlah kamar sebanyak 3.991 unit dan jumah tempat tidur 4.203 unit. Sebaran hotel/homestay itu tersebar 99 di Gili Air, 69 di Gili Meno dan 279 unit di Gili Trawangan.

“Saya berpikir bagaimana supaya 70 persen adalah tenaga lokal ini. Selama ini itu yang kita perjuangkan, tapi mereka klaim masih bertentangan dengan aturan yang di atas. Orang Aceh, orang Irian bisa saja mencari kerja di Gili. Cuma, kalau ini tidak kita lakukan (menyerap 70 persen), pengangguran akan bertambah,” sebutnya.

Menyadari itu, Arsan memberikan tips kepada Pemda KLU. Pertama, Pemda harus menjamin pencari kerja bagi SDM lokal memiliki skill sesuai kebutuhan perusahaan. Bentuknya bisa dengan menyediakan BLK Daerah yang memang teruji dalam mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja siap pakai. Kedua, sektor pariwisata yang berkorelasi dengan sektor pertanian (umum) agar terwujud melalui sebuah Lembaga Sertifikasi. Lembaga ini berperan dalam menyeleksi komoditas-komoditas hasil pertanian masyarakat untuk diserap oleh hotel.

“Pemerintah sudah mewacanakan pasar Hortikultura, tetapi sampai sekarang belum kelihatan. Sampai sekarang hotel-hotel itu masih banyak yang membeli kebutuhan hotel dari Bertais dan Ampenan,” cetusnya.

Sementara, dampak sektor pariwisata belum sepenuhnya bisa diukur secara riil. Sektor pariwisata berkorelasi dengan sektor-sektor lainnya.

“Seberapa besar sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB KLU, secara khusus tidak bisa dilihat, karena sektor pariwisata masuk ke semua sektor, seperti perdagangan, restoran, transportasi sampai ke warung makan,” kata Kepala BPS KLU, H. Muhadi, Jumat, 11 Mei 2018.

Muhadi mengakui, sektor pariwisata memiliki dampak besar terhadap perkembangan KLU. Dengan adanya pariwisata, kerjainan rumah tangga, olahan makanan menjadi bergairah. Termasuk juga ibu-ibu yang membuka lapak di sejumlah spot. Oleh karenanya ia berpesan, agar Pemda dan masyarakat penyelenggara pariwisata perlu mengantisipasi dampak “booming” pariwisata terhadap persaingan para pencari kerja.

“Kita tidak bisa menutup diri, melarang orang untuk mencari kerja karena Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal bagaimana sekarang Pemda melakukan pembinaan kepada masyarakat yang masih produktif, supaya kemampuan dan skillnya bertambah sesuai dengan lapangan kerja,” ujarnya.

Saran Muhadi berhubungan langsung dengan pengangguran di KLU (data BPS 2015) sebanyak 2,15 persen. Namun di sisi lain, angka tersebut bisa saja bertambah dengan keberadaan jumlah masyarakat penyandang Disabilitas yang berjumlah 5.947 orang. Dengan asumsi tak memiliki skill, maka penyandang disabilitas termasuk menganggur.

Sedangkan di sisi lain, amanat UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal mengatur bahwa Pemerintah, Pemda, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan bagi perusahaan swasta, diwajibkan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (ari)