Para Tersangka Kasus BPR Mulai Disidang

Sidang pembacaan dakwaan terhadap para tersangka kasus BPR tahun 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Kamis, 17 September 2020.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Empat tersangka kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumbawa Barat mulai menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Para tersangka juga terancam hukuman minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun atas perbuatan yang merugikan negara sebesar Rp466 juta.

“Hari ini merupakan sidang pertama mereka di PN Tipikor dan baru sebatas pembacaan surat dakwaan saja dan sidang selanjutnya merupakan pemeriksaan para saksi,” ujar Kejari KSB, kepada Suara NTB melalui Kasi Pidsus Aji Rahmadi SH, MH, Kamis, 17 September 2020. Keempat tersangka juga hadir di sidang pertama tersebut tidak ada yang absen.

Iklan

Dakwaan yang dibebankan kepada mereka dianggap relevan karena kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya cukup tinggi. Apalagi terdakwa juga terbukti secara sah mempergunakan uang tersebut secara pribadi (memperkaya diri sendiri) yang dapat merugikan negara. Dimana didalam aturan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain tindak pidana kurungan, terdakwa juga tetap akan dibebankan untuk tetap mengembalikan uang tersebut dan saat ini tersisa tinggal satu orang yang belum mengembalikannya. ” Dari empat tersangka tiga diantaranya sudah mengembalikan secara full terhadap kerugian tersebut sementara sisanya hanya mampu mengembalikan sebesar Rp20 juta,” sebutnya.

Tentu dalam penanganan perkara ini, pihaknya memastikan akan tetap pekerja secara professional sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa sudah jelas melanggar hukum, kalaupun terdakwa sudah mengembalikan maka itu akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim apakah akan mengurangi hukuman mereka atau tidak. Pemberian sanksi tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku lainnya yang kiranya akan melakukan perbuatan yang sama baik itu kepala desa maupun tindak pidana korupsi yang lainnya. Pihaknya juga tetap menghimbau kepada semua pihak untuk menghindari praktek korupsi. Hal itu dilakukan untuk menekan munculnya tindakan yang melawan hukum dan pihaknya juga tetap terbuka bagi desa yang akan melakukan kordinasi terkait penggunaan anggarannya. ” Kami tetap menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menggunakan anggarannya secara baik dan benar guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga tetap akan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar untuk memberikan efek jerah,” tegasnya. (ils)