Para Pemuda di Lobar Tuntut Komitmen Pemda Tangani Persoalan Anak

Giri Menang (Suara NTB) – Upacara memperingati hari Sumpah Pemuda ke-88 kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang jatuh pada hari Jumat 28 Oktober 2016 berlangsung khidmat. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bertindak langsung selaku inspektur upacara. Dihadiri seluruh kepala SKPD terkait dan para tamu undangan.

Usai upacara, para pemuda Lobar yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diwakili lima pemuda menyampaikan sejumlah tuntutan agar Pemda dalam hal ini bupati komitmen menangani persoalan anak secara serius.

Iklan

Tuntutan disampaikan melalui defile pakaian adat nusantara. Usai defile, mereka berhenti di depan Bencingah, dimana Bupati Lobar, pimpinan SKPD dan tamu undangan berada. Ada lima tuntutan pemuda yang dibacakan secara bergantian. Mereka berharap, surat keputusan (SK) Bupati Nomor 794/50/BKBPP/2016 supaya bersama-sama menjadikan Kabupaten Lobar menjadi Kabupaten Layak Anak.

Lima tuntutan yang dibacakan secara bergantian itu diantaranya, pemerintah Lobar harus mempermudah pelayanan dan membebaskan biaya akta kelahiran secara merata. Meningkatkan pemerataan program subsidi beasiswa dan fasilitas dalam menunjuang semua anak Lobar wajib belajar 12 tahun.

Pemda juga diminta memfasilitasi pelaksanaan program kerja Forum Anak Lobar atau lembaga anak lain. Dalam hal ini, tuntutannya meliputi adanya sekolah luar biasa (SLB) dan gratis bagi yang kurang mampu. Para pemuda ini juga meminta pemda difasilitasi jalan khusus untuk ana atau pemuda yang tergolong difabel. Pemerintah diminta membuat jalan aman bagi anak-anak menuju ke sekolah, serta menambah jumlah taman bermain dan taman belajar yang aman dan nyaman bagi anak.

Pemda juga diminta memperkuat Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAQ) sebagai upaya pencegahan perkawinan di usia anak. Terakhir, para pemuda Lobar ini menuntut, agar pemerintah Lobar menyediakan Call Centre yang terintegrasi kepada pihak yang terkait.

Menyikapi tuntutan ini, bupati Lobar, H.Fauzan Khalid usai apel menyebutkan, ada yang menjadi prioritas yang dinilai masih kurang adalah, bagi anak yang menderita disabilitas. Untuk mereka ini, diminta Dinas Pendidikan agar fasilitasnya terjamin. “Mulai dari tempat jalannya bisa kita realisasikan,” kata bupati kepada wartawan.

Dikaitkan dengan masalah kekerasan anak, pihak Pemda Lobar telah melakukan semacam fakta integritas dengan seluruh kepala sekolah se Lobar. Sejak itu, di Lobar hampir tidak pernah mendengar adanya kasus. Kalaupun ada, itu dipastikan terjadi di luar sekolah. Dikatakan mantan Ketua KPU NTB ini, ada satu lagi yang kurang terhadap tuntutan ini. Dari lima tuntutan yang ada, perlu ditambah lagi dengan tuntutan larangan merokok di lingkungan sekolah.

“Larangan merokok di lingkungan sekolah seharusnya ada,” kata bupati. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Lobar ini juga menandatangani komitmen tuntutan tersebut, termasuk menandatangani prasasti kabupaten ramah anak. (her)