Para Kades akan Audensi ke Gubernur, Pemprov Dianggap Lepas Tangan Perbaiki Jalan dan Jembatan

Akses jalan menuju kantor Pemkab Lobar ditutup karena jembatan rusak tidak bisa dipakai.

Giri Menang (Suara NTB) – Pemprov NTB dianggap lepas tangan dalam penanganan perbaikan jalan dan jembatan di depan Kantor Bupati Lombok Barat. Pasalnya, perbaikan akses vital ini tidak dianggarkan pada APBD murni provinsi 2021. Terkait itu, para Kades di Lombok Barat akan bersurat dan melakukan audiensi kepada Gubernur NTB serta Wakil Gubernur NTB untuk meminta perbaikan sarana dasar tersebut diprioritaskan.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Lombok Barat (Akad Lobar), M. Zaini menegaskan bagi rakyat jalan dan jembatan sangat vital, karena akses menuju rumah sakit, pasar, kantor publik, akses menuju pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain. Jangan karena alasan perdebatan tentang kewenangan yang bertanggung jawab, membuat perbaikan diabaikan. Padahal saat ini, reformasi birokrasi menuntut sebuah percepatan pembangunan, sehingga langkah cepat, tegas dan tanggap diperlukan.

“Nah, kalau ‘dipantok’ (dikritik dan dituntut) baru mereka bekerja adalah kemunduran sistem alias kegagalan. Ya sebaiknya mundur saja karena tidak mampu. Masak sekadar perbaikan jembatan butuh waktu berbulan-bulan untuk rapat. Kalau alasan akhir tahun masak kita menunggu tahun depan untuk ke pasar, ke rumah sakit, ke kantor. Kan status jalan dan jembatan tersebut adalah kewenangan provinsi, kenapa Pemprov diam, ada apa?” kata M. Zaini.

Ia melanjutkan, masyarakat hanya tahu itu kewenangan pemerintah, sehingga Pemda juga pasti disorot. Karena itu harus secepatnya duduk bersama untuk segera mengambil tindakan. “Jangan biarkan rakyat meradang,” tegasnya.

Ia menegaskan, bahwa sebelumnya Gubenur dan wakilnya pasti sering lalu lalang di jembatan ini, pada waktu kampanye. Namun ia menyesalkan, ketika jembatan ini rusak mereka terkesan diam. Seharusnya dengan anggaran Pemprov, tidak ada alasan untuk mereka berdalih.

Menurutnya, langkah pihak AKAD dalam waktu dekat akan mendatangi Pemprov dalam hal ini Gubernur atau Wagub. Semua Kades dan lurah akan audiensi ke Pemprov untuk meminta segera membangun jalan dan jembatan tersebut.

“Apa perlu kami bersurat ke pak Menteri untuk mengubah status jalan menjadi jalan desa, sehingga kami bisa anggarkan di dana desa. Masak menunggu korban dulu, baru mereka berbuat,” sindir dia.

Sementara itu, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan, anggaran perbaikan jembatan ambles di Jl. Soekarno-Hatta, Gerung sebagai jalur penghubung dari Gerung menuju perkantoran Pemda Lobar, tidak masuk dalam APBD Provinsi NTB tahun 2021. Lantaran parahnya kerusakan jembatan tersebut, diakuinya, terjadi setelah APBD provinsi tahun 2021 telah diketok. “Jadi kan tentu anggarannya tidak ada di APBD murni tahun 2021” beber Baehaqi, Jumat, 18 Desember 2020.

Dengan begitu, Pemda Lobar melalui Dinas PUPR telah menyampaikan dan mengusulkan ke Pemprov supaya dapat menjadi perhatian dan perbaikannya bisa disegerakan. “Mudah-mudahan ini menjadi atensi dan perhatian khusus pada APBD perubahan 2021. Karena ini merupakan jalur utama yang menghubungkan jalur Kecamatan Gerung dengan Kuripan,” harapnya.

Diakuinya, Pemda Lobar melalui Bupati telah bersurat kepada Pemprov, bahkan sebelum kondisi jembatan tersebut belum separah sekarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, H. Sahdan dikonfirmasi melalui telepon, Minggu, 20 Desember 2020 mengatakan, untuk penanganan jembatan akan diupayakan melalui dana tak terduga pada tahun 2021. Sambil pihaknya mendesain penanganan tahun 2021 untuk dianggarkan tahun 2022. Karena kondisi jembatan sudah rusak.

“Tapi insya Allah dengan penanganan darurat ini jembatan bisa berfungsi kembali. Itu ditangani 2021,” jelas dia.

Soal perbaikan jalan di depan kantor Bupati, menurut Sahdan bahwa Pemprov serius mengupayakan penanganannya. Sementara terkait kebijakan anggaran penanganan jalan yang dinilai timpang antara Pulau Lombok dan Sumbawa, Sahdan menjelaskan, bahwa panjang jalan provinsi 1.484 kilometer. 500 kilometer ada di wilayah Lombok, sedangkan sisanya hampir 1000 kilometer ada di Sumbawa.

Sahdan menjelaskan, kondisi jalan di Lombok kemantapannya 94 persen lebih, sementara di Pulau Sumbawa masih 74 persen lebih. Sisanya ada jalan tanah dan rusak, sehingga mau tidak mau harus dikejar tingkat kemantapan di NTB, maka jalan di Pulau Sumbawa yang ditangani. (her)