Para Guru Honorer Non Kategori di Lobar Tuntut Diprioritaskan PPPK

Guru Honorer Non Kategori saat dengar pendapat ke DPRD Lobar menuntut diprioritaskan menjadi PPPK tahun 2021, Selasa, 12 Januari 2021. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori umur 35 ke atas (GTKHNK+35) di Lombok Barat (Lobar) menuntut diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Mereka mengaku khawatir tidak diakomodir dalam usulan formasi PPPK Pemkab Lobar kepada Kemenpan RB sebanyak 1.828 yang menjadi kebijakan penerimaan satu juta guru PPPK oleh pemerintah pusat.

“Karena regulasi PPPK semua guru honor bisa masuk asal masuk dapodik, tidak lihat umur, tidak lihat pengabdiannya. Kita yang usianya sudah senja ini dituntut untuk bersaing dengan yang muda-muda, yang masih bisa ikut CPNS,” ungkap Ketua GTKHNK +35, Mahsun saat melakukan hearing di DPRD Lobar, Selasa, 12 Januari 2021.

Iklan

Para guru honorer diatas usia 35 tahun itu merasa khawatir tak diakomodir. Lantaran kebijakan syarat PPPK itu bisa mengakomodir semua guru honorer berapapun usianya asal masuk dalam dapodik.

Ia menilai syarat PPPK itu tidak memprioritaskan mereka. Padahal dari sisi usia para guru itu tentu tak bisa mengikuti CPNS, sehingga pihaknya hanya bisa berharap dari P3K. Terlebih pihaknya khawatir akan tersisihkan dengan para guru CPNS yang lulus beberapa tahun ini, karena sekolah tentunya akan memilih guru PNS. “Makanya kita menuntut pemerindah daerah bisa memperjuangkan biar GTKHNK+35 bisa prioritas dan kalau bisa tanpa tes. Kita anggota yang usia 35 tahun ke atas itu 573 orang se-Lobar,” tuntutnya.

Dalam hearing itu para guru itu diterima langsung Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha dan Komisi IV DPRD Lobar. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha akan berusaha memperjuangkan aspirasi para guru itu.

Politisi PKS itu bahkan menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memprioritaskan 573 anggota GTKHNK+35 itu masuk formasi PPPK Lobar.“Hasil hearing hari ini data yang 500 sekian itu harus diprioritaskan. Dan akan kami susul dengan surat agar terus ditindaklanjuti,” tegas Nurul.

Demi mengawal aspirasi para guru itu, dalam waktu dekat ia bersama dengan Komisi IV akan datang ke BKN Regional Bali. Di samping ia meminta pengurus  GTKHNK itu terus berkoordinasi dengan Dinas Dikbud untuk memastikan sudah terakomodir 573 guru itu.

Sementara itu Kabid Guru Tenaga Kependidikan (GTK), H Ahmad Sujai pihaknya bisa menangkap kekhawatiran para guru honor di ats 35 tahun itu akan syarat PPPK itu. Karena usia minimal syarat PPPK itu 20 tahun dan maksimal 59 tahun. “Ini yang dirasa tidak adil, karena kadang-kadang guru itu bersaing dengan bekas anak muridnya,” ungkapnya.

Meski demikian dengan adanya dukungan DPRD Lobar pihaknya siap berjuang bersama untuk mengakomodir para guru 35 tahun diprioritaskan. Termasuk menyampaikan kepada pihak BKN untuk bisa memprioritaskan guru diatas usia 35 tahun itu.

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Dikbud Lobar, Hamzah menambahkan syarat mengikuti PPPK itu di antaranya terdaftar di dapodik, memiliki sertifikat pendidikan, telah mengajar beberapa tahun dan telah masuk didata BKN. Itu yang berhak ikut tes. Sejauh ini diakuinya hingga Desember 2020 data dapodik Lobar mencapai sekitar 2 ribuan. “Kita tunggu regulasi dari pusat,” jelasnya.

Sementara itu Kabid Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas BKDPSDM, L Suastariadi Handayani menerangkan untuk Lobar formasi P3K yang diusulkan sebanyak 1.828. Disamping sekitar ratusan untuk formasi CPNS. Pihaknya masih menunggu berapa yang disetujui oleh Kemenpan atas usulan itu. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional