Panwaslu Loteng Tangani Dua Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Praya (Suara NTB) – Dua kasus dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), berupa dugaan bagi-bagi sembako serta jilbab yang terjadi di Desa Krembong Kecamatan Janapria sedang diselidiki Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng bersama tim dari Sentra Gakkumdu.

Menurut Ketua Panwaslu Loteng, Abdul Hanan, S.H., kasus dugaan TPPU mulai mencuat pada Selasa, 26 Juni 2018  yang berawal dari adanya laporan masyarakat, kalau ada yang melakukan bagi-bagi sembako serta jilbab di Desa Krembong.

Iklan

Untuk itu, pihak Panwaslu Loteng yang mendapat laporan tersebut, malam itu juga langsung melakukan pemanggilan awal terhadap pihak-pihak yang diduga terkait. Dari hasil pemanggilan, Panwaslu Loteng menemukan ada indikasi pelanggaran pidana pemilu. Sehingga diputuskan untuk melanjutkannya ke proses penyelidikan.

“Setelah kita mengumpulkan bahan keterangan pada Selasa malam kemarin berdasarkan laporan masyarakat, maka hari ini (Kamis kemarin,red) proses penyelidikan dugaan pelanggaran TPPU di Desa Krembong kita mulai,” terangnya pada Suara NTB, Kamis, 28 Juni 2018.

Untuk memudahkan proses penyelidikan, pihaknya berencana akan memanggil kembali pihak-pihak yang sebelumnya sudah dimintai keterangan. Termasuk beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku TPPU juga akan dipanggil. Hanya saja, ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail terkait proses penyelidikan kasus  ini sampai semua dinyatakan selesai.

“Yang jelas, kasus TPPU yang masuk sedang kita tangani. Hasilnya seperti apa, nanti akan kita jelaskan setelah posisi kasus benar-benar jelas,”ujar Hanan.

Disinggung pelaksanaan pencoblosan di Loteng, Hanan mengaku secara umum berjalan baik dan lancar. Pihaknya sejauh ini belum menemukan adanya dugaan pelanggaran berat selama proses pencoblosan sampai sekarang ini.

Meski demikian, pihaknya menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan tim pengawas di lapangan. Namun temuan ini lebih banyak berupa pelanggaran administrasi dan, semuanya sudah bisa diselesaikan langsung di tingkat TPS masing-masing.  “Untuk pelanggaran berat, bisa kita katakan masih nihil. Hanya sebatas pelanggaran administrasi saja. Tetapi sudah diselesaikan langsung di lapangan,” imbuhnya.

Misalnya, adanya TPS yang telat memulai proses pencoblosan sampai adanya pemilih E-KTP yang memilih sebelum waktunya. Namun hampir semua persoalan tersebut sudah diselesaikan di tingkat lapangan. Adapun terhadap persoalan yang belum bisa selesai, itu sudah direkomendasikan untuk diselesaikan di tingkat KPU kabupaten. (kir)