Pansus Sidak Paket Sembako JPS, Temukan Abon Kedaluwarsa dan Biskuit Pabrikan

Pansus Pengawasan Penanagan Covid-19 Kota Mataram melakukan sidak ke gudang JPS Kota Mataram. Dalam sidak itu mereka menemukan fakta, ada item JPS Kota Mataram yang kedaluwarsa.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 pada DPRD Kota Mataram, sangat kecewa. Pada Sidak (Inspeksi Mendadak) yang dilakukan Jumat, 3 Juli 2020, ke gudang sembako JPS (Jaring Pengaman Sosial) Kota Mataram masing-masing ke CV.Bangil Persada Kekalik dan CV. Niaga Jaya Mandiri di Karang Bedil Mataram Timur, Pansus menemukan salah satu item paket JPS yakni abon ikan yang akan dibagikan ke masyarakat, kedaluwarsa.

Kekecewaan Pansus bertambah setelah mengetahui, paket bantuan JPS senilai Rp250 ribu per KK (Kepala Keluarga) itu ternyata masih menggunakan biskuit pabrikan yang notabene berasal dari luar Kota Mataram. Padahal, hajatan JPS Kota Mataram ini, tidak hanya dapat membantu masyarakat terdampak covid-19, juga memberdayakan UKM yang ada di Kota Mataram.

Iklan

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., kepada Suara NTB membenarkan, pihaknya menemukan item yang akan disalurkan kepada masyarakat. ‘’Menurut mereka (penyalur, red) itu merupakan sisa paket sebelumnya dan mereka siap mengganti,’’ ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati dan PPKO bahwa tim belum menentukan penyalur karena masih akan  dirapatkan. Oleh karena itu, sambung Rachman, Pansus mendorong agar isi paket bantuan JPS Kota Mataram supaya lebih mengedepankan UKM lokal agar roda perekonomian akibat dampak pandemi covid bisa berputar untuk usaha mikro di Kota Mataram.

Rachman mengkritisi adanya biskuit dari luar sebagai bagian dari paket JPS Kota Mataram. ‘’Dari semua isi paket masih didominasi oleh barang pabrikan luar daerah,’’ sesalnya. Untuk itu, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, Pansus menyarankan untuk penyaluran paket bantuan berikutnya harus mengutamakan hasil olahan produk lokal dan bekerjasama dengan UMKM yang ada di bawah binaan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram.

  Wujudkan Kamtibmas Selama Ramadan, Kapolres Mataram Keluarkan Maklumat

‘’Kami juga mendorong agar koordinasi antar OPD yang masuk dalam satuan gugus tugas penanganan pandemi covid-19 ditingkatkan. Sehingga bisa mengeluarkan kebijakan yang mengakomodir produk-produk usaha lokal,’’ pungkasnya.

Senada dengan Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus, Nyayu Ernawati, S.Sos., menilai, tidak dilibatkannya UKM yang ada di Kota Mataram untuk menyediakan isi JPS Kota Mataram, sama saja menganggap UKM tidak mampu. ‘’Kok dianggap UKM kita nggak mampu. Padahal mereka mampu kok,’’ tegasnya. ‘’Malah provinsi yang memberdayakan mereka (UKM Kota Mataram, red),’’ imbuhnya.

Malah, lanjut Nyayu, untuk JPS Gemilang Provinsi NTB, semua menggunakan produk lokal. Termasuk untuk kemasan. ‘’Kita ngapain pakai kardus. Seharusnya bisa pakai tas ramah lingkungan yang diproduski oleh teman-teman UKM yang ada di Kota Mataram,’’ katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyayangkan, masih ada sisa paket JPS Kota Mataram untuk tahap pertama belum tersalurkan. Apalagi, Dinas Sosial sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap penyaluran JPS Kota mataram, baru bersurat ke Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram setelah rapat dengan Pansus. Seharusnya, kata Nyayu, Disos ada inisiatif untuk menggerakkan perekonomian di daerah dengan melibatkan UKm yang ada di Kota Mataram. ‘’Bukan malah pakai biskuit pabrikan,’’ sesalnya. (fit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here