Pansus Covid-19 Hanya Mau Bupati Loteng

Ketua DPRD Loteng M. Tauhid memimpin rapat konsultasi antara DPRD Loteng dengan pemerintah daerah, Senin kemarin. Wabup Loteng H. L. Pathul bahri, S.IP (dua kiri)  hadir bersama Sekda Loteng. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Harapan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk bisa bertemu langsung Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M.Suhaili FT, harus tertunda. Setelah dalam rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng dengan pemerintah daerah, Senin, 10 Agustus 2020, Bupati Loteng tidak jadi datang. Pemerintah daerah hanya diwakili Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP dan Sekda Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si.

Kedatangan kedua perwakilan pemerintah membuat Pansus Covid-19 selaku inisiator pertemuan menolak dengan halus kehadiran wabup dan Sekda Loteng dalam pertemuan yang mengagendakan pembahasan beberapa persoalan terkait penanganan Covid-19 di Loteng tersebut. Pansus Covid-19 dalam hal ini hanya mau bertemu dengan Bupati Loteng. “Karena ini menyangkut kebijakan, maka Pansus Covid-19 hanya mau bertemu dengan Bupati Loteng,” tegas Ketua Pansus Covid-19, Suhaimi, S.H.

Iklan

Ia mengatakan, Pansus bukan tidak menghargai kehadiran Wabup dan Sekda Loteng. Tetapi mengingat, pokok bahasan lebih menyangkut soal kebijakan, sehingga kehadiran Bupati Loteng sangat diharapkan dalam pertemuan tersebut.

Suhaimi menjelaskan, setidaknya ada empat bahasan perlu diklarifikasi oleh Pansus Covid-19 kepada Bupati Loteng. Pertama terkait kebijakan refocusing dan realokasi APBD Loteng untuk penanganan Covid-19. Karena ada beberapa hal yang butuh penjelasan. Salah satunya, soal pilihan program dan anggaran yang di-refocusing.

Contohnya, ada anggaran sekitar Rp 62 miliar untuk pembayaran utang, masing-masing kepada PT. SMI Rp 20 miliar dan Rp42 miliar kepada PT. Abipraya yang justru tidak di-refocusing. Padahal itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak harus mengalihkan anggaran program daerah lainnya.

Kemudian soal mendesaknya pengadaan 2 juta masker serta terkait penyaluran program Jaringan Pengaman Sosial (JPS). “Terakhir soal sisa anggaran penanganan Covid-19 nantinnya akan dipergunakan seperti apa? Inilah kenapa kemudian kehadiran Bupati Loteng penting,” tegasnya seraya menambahkan, poin-poin bahasan tersebut sudah disampaikan ke Wabup dan Sekda Loteng untuk disampaikan ke Bupati Loteng.

Terpisah, Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., membenarkan kalau hari Senin ini (kemarin,red) memang sudah diagendakan rapat konsultasi dengan pemerintah daerah sesuai permintaan dari Pansus Covid-19. Pihaknya pun sudah mengundang Bupati Loteng untuk hadir. Namun karena ada agenda lain, sehingga yang bisa hadir hanya Wabup dan Sekda Loteng.

“Tapi dalam rapat tadi sudah disepakati untuk dilakukan re-schedule. Supaya Bupati Loteng bisa hadir. Dan, disepakati pada hari Rabu besok. Soal waktu dan tempat pertemuannya nanti akan disepakati lagi,” tegas Tauhid.

Hal senada juga disampaikan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Pihaknya akan segera menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan oleh Pansus Covid-19 sebagai bahan pertemuan pada Rabu besok. “Harapan kita pertemuan nantinya bisa menghasilkan yang terbaik bagi daerah ini,” pungkas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here