Pansus Adminduk Pertanyakan Maraknya Praktik ‘’Titip KK’’

Anggota Pansus Adminduk DPRD Kota Mataram, Hj. Dian Rachmawati mempertanyakan praktik pindah KK yang marak terjadi menjelang tahun ajaran baru.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Pansus Adminduk (Administrasi Kependudukan) DPRD Kota Mataram, Jumat, 15 Januari 2021 melakukan kunjungan lapangan ke Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Adminduk I Nengah Sugiartha itu terungkap maraknya praktik ‘’titip KK (Kartu Keluarga, red).

Adalah anggota Pansus Adminduk DPRD Kota Mataram, Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., yang mempertanyakan praktik titip KK tersebut. Karena praktik titip KK ini disinyalir membuat data kependudukan menjadi amburadul. ‘’Apalagi sekarang kan mau musim masuk sekolah, kan kita sudah rencanakan nih, kita titip aja di Dukcapil enam bulan. Ada yang enam bulan ada yang satu tahun. Itu bagaimana prosesnya sehingga itu kan menyebabkan jumlah penduduk kita (Mataram, red) tinggi,’’ ungkapnya dalam pertemuan dengan jajaran Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Iklan

Yang melakukan praktik titip KK ini, lanjut Dian, adalah warga sekitar Kota Mataram. ‘’Masih mending kalau dari luar kota. Ini dari Cakra pindah ke Mataram. Apakah itu yang menyebabkan DPT kita melonjak? Apakah setelah itu dikeluarkan lagi atau bagaimana,’’ tanyanya. Praktik ini kerapkali terjadi menjelang tahun ajaran baru. Setelah anak yang bersangkutan diterima di sekolah tertentu, maka dia akan kembali lagi ke KK orangtuanya. ‘’Apakah yang seperti ini ndak ribet,’’ cetusnya.

Sebab, hal yang sama juga pernah ditanyakan kepada KPU Kota Mataram. Menurut KPU, hal itulah yang membuat data DPT tumpang tindih. ‘’Terkait DPT, seringkali Dinas Dukcapil yang disalahkan dalam hal ini. Saat Pemilu kadang anak saja yang mendapat surat panggilan memilih, kita orang tua tidak dapat. Sehingga menggunakan KTP,’’ imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram melalui sekretaris dinas mengatakan untuk pindah KK terkait kegiatan masuk sekolah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dinas Pendidikan memberi syarat untuk masuk sekolah harus ada penetapan waktu minimal satu tahun. Ditambahkan, Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Mataram, H. Hasmin bahwa warga yang pindah KK untuk urusan masuk sekolah, umumnya bersifat temporer.

‘’Karena umumnya, setelah pindah KK, mereka akan kembali,’’ demikian Hasmin. (fit)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional