Panggilan Darurat 112 Tak Berfungsi Optimal

I Nyoman Suwandiasa. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Panggilan darurat atau call center 112 seolah mati suri. Program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) ini tak berfungsi optimal. Hal ini dipicu ketidaktersedian anggaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Inforamtika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa menjelaskan, panggilan kedaruratan atau call center 112 ini adalah program besar dari Kominfotik tahun 2016 lalu. Panggilan darurat ini menjadi nomor tunggal seperti di negara lain seperti 911. Kementerian Kominfo ingin mengintegrasikan layanan kedaruratan hanya satu nomor, sehingga Kota Mataram menjadi pilot project. Pelaksanaan program ini pun didukung oleh anggaran serta infrastruktur memadai dari pemerintah pusat. “Awalnya pemerintah pusat mau mengintegrasikan panggilan kedaruratan seperti di negara lain,” kata Nyoman ditemui Senin, 12 Oktober 2020.

Iklan

Realitanya setelah dua tahun berjalan tepatnya tahun 2018, pemerintah pusat menghentikan anggaran pembiayaan. Sementara, peralatan seperti monitor, komputer serta perangkat lainnya diserahkan ke daerah. Praktis pembiayaan sepenuhnya diserahkan ke daerah. Untuk mengoptimalkan panggilan kedaruratan itu harus bekerjasama dengan provider. Tetapi terkendala oleh ketersediaan anggaran.

Nyoman memahami alasan anggaran menjadi masalah klasik. Namun, anggaran yang terrsedia hanya untuk membiayai kegiatan rutin. Sementara, menggaji 18 operator saja tidak mampu. “Sehingga kegiatan sosialisasi dan pengintergrasian tidak bisa dilakukan,” terangnya.

Kedua, ada kendala sistem. Faktanya, nomor yang masuk ke panggilan 112 hanya kartu yang dibeli di Kota Mataram. Umpanya seseorang membeli kartu di luar daerah tidak bisa masuk. Itu sebabnya, orang luar yang menghubungi nomor pusat kedaruratan tidak bisa. “Kalau ditelepon nyambung, tapi tidak terdeteksi oleh sistem,” ucapnya.

Persoalan ketiga adalah, pemerintah pusat tidak konsisten bahwa banyak layanan kedaruratan lainnya yang seharusnya dirapikan. Seperti panggilan kedaruratan rumah sakit 119 dan lain sebagainya. Jika Kominfo hanya bertanggungjawab pada sistem informasi dan teknologi bisa saja diintegrasikan ke layanan call center 112. Artinya, tidak banyak bermanuver dan orang akan mudah mengakses. Pasalnya, pusat panggilan kedaruratan 112 itu sudah mengenal organisasi perangkat daerah yang terintegrasi dalam tata kelola sebagai penghubung. Seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong  Praja dan lainnya. “Kenapa di luar itu ada panggilan kedaruratan lainnya itu karena pemerintah pusat tidak konsisten,” demikian kata Nyoman. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional