Panggilan Darurat 112 Belum Berjalan Maksimal

I Nyoman Suwandiasa. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Program panggilan darurat 112 di Kota Mataram belum dapat berjalan maksimal. Pasalnya, program yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram tersebut saat ini hanya dapat diakses oleh warga dengan nomor area Kota Mataram saja.

Kepala Diskominfo Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa menerangkan, panggilan darurat tersebut hingga saat ini memang masih tetap aktif. Namun kelemahan sistem ditemukan, terutama bagi warga kota yang ingin mengakses layanan tersebut dengan nomor lokal luar Kota Mataram.

Iklan

“Memang ada kelemahan sistem yang harus kita akui, di mana layanan darurat ini hanya bisa diakses oleh nomor lokal Mataram. Kalau warga kita menggunakan nomor dari luar mataram, itu tidak bisa,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Senin, 3 Agustus 2020.

Diterangkan, layanan darurat tersebut banyak menampung laporan dan keluhan terkait kriminalitas yang terjadi di Kota Mataram. Kendati demikian, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut untuk mengecek nomor yang baru diaktifkan.

“Keluhan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terakait pelayanan publik. Masalah pohon yang jatuh, kemudian kebersihan, anak jalanan, macam-macam,” ujar Nyoman. Menurutnya, program yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu tersebut memang belum banyak digunakan oleh masyarakat. “Banyak yang prank call, artinya dia cuma iseng aja. Kadang untuk mengecek nomor baru,” sambungnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatikan dinilai tidak konsisten dalam membuat nomor panggilan darurat. Hal ini disebabkan karena panggilan darurat juga dimiliki oleh instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan dengan nomor panggilan yaitu 119, Pemadam Kebakaran, dan Kepolisian juga memiliki nomor masing-masing.

Sehingga penggunaan nomor 112 yang ditangani oleh Diskominfo Kota Mataram tidak berjalan dengan maksimal. Padahal, tujuan dari panggilan darurat 112 ini untuk membantu menangani keluhan masyarakat baik masalah pelayanan publik atau yang lain. “Program ini dihajatkan untuk nomor tunggal pelayanan darurat, tapi sampai sekarang dalam kondisi ada ketidakkonsistenan pemerintah juga, masih ada ego sektoral masing-masing sehingga ini belum bisa maksimal,” tandas Nyoman. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here