Panel Risha Terbatas, Ini Kata Wagub Rohmi

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun sudah ada tandatangan kontrak antara masyarakat dengan aplikator untuk pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).  Pemprov NTB memperbolehkan masyarakat korban gempa beralih membangun rumah konvensional (Riko) maupun rumah kayu (Rika).

Pasalnya, produksi panel-panel Risha masih sangat terbatas. Sementara, bantuan dana stimulan untuk pembangunan rumah korban gempa sebanyak 32 ribu sudah masuk rekening masyarakat.

Iklan

‘’Kenapa nggak, bisa. Sangat fleksibel. Pemerintah sangat fleksibel. Pinginnya gimana masyarakat cepat bangun rumahnya,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat, 2 November 2018 siang.

Disebutkan, sebanyak 32.000 KK sudah masuk bantuan perbaikan rumah ke rekening masing-masing. Pemerintah menginginkan dana bantuan stimulan yang sudah masuk rekening tersebut segera digunakan untuk membangun rumah.

Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November 2018, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit.

Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen.

Wagub menambahkan, verifikasi rumah korban gempa yang dilakukan Dinas Perkim bersama Pemda kabupaten/kota sudah hampir selesai. Namun persoalannya sekarang, pembangunan rumah korban gempa dihadapkan dengan persoalan ketersediaan bahan bangunan. Kemudian terbatasnya panel Risha dan desain rumah tahan gempa selain tiga jenis yang sudah ada.

‘’Maka’dari itu,  harus segera kita dorong juga, supaya cepat selesai. Ketersediaan bahan bangunan siap. Satu persatu persoalan kita urai,’’ katanya.

Wagub menjelaskan, masih rendahnya progres pembangunan rumah karena praktis pembangunan rumah dimulai awal September. Kemudian adanya persoalan-persoalan teknis mengenai pencairan bantuan. Yang semula cukup rumit, sekarang sudah disederhanakan, cukup dengan satu lembar saja. Uang bantuan bencana sudah dapat dicairkan melalui Pokmas.

Terkait dengan pembangunan hunian sementara (huntara), Wagub mengatakan jumlah yang terbangun lebih dari 20 ribu unit. Angka ini diakuinya masih jauh dari kebutuhan jika mengacu jumlah rumah yang rusak berat lebih dari 74 ribu unit.

Ia mendorong bupati/walikota melakukan pemetaan. Agar memprioritaskan daerah-daerah yang terdampak cukup parah dalam membangun huntara. (nas)