Pajak Rokok dan PKB Penyumbang Terbesar Kekurangan APBD NTB 2018

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah pos penerimaan daerah dalam APBD NTB 2018 mengalami penurunan realisasi. Akibatnya, terjadi kekurangan APBD lebih dari Rp 140 miliar. Penurunan penerimaan pajak rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar kekurangan APBD NTB 2018.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bappenda NTB, Agus Hidayatullah menjelaskan, pengurangan penerimaan pendapatan itu akibat berkurangnya realisasi pajak daerah. Seperti realisasi PKB yang mengalami penurunan sebesar Rp 42,4 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar.

Iklan

Agus menyebutkan, tadinya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni Rp 342 miliar. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB sebesar Rp 290 miliar. ‘’Jadi minus Rp 52,6 miliar,’’ sebut Agus ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 6 Juni 2018 siang.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Dalam APBD murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp 9,485 miliar. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,5 miliar.

Kemudian, dalam APBD Murni 2018 ditargetkan dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 40 miliar. Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target tersebut menjadi nol.

Selanjutnya, target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar rp 1,2 miliar. Setelah RUPS, perusahaan daerah ini hanya menyetorkna dividen sebesar Rp 800 juta. artinya, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp 400 juta.

Begitu juga target penerimaan dari PT. Bank NTB sebesar Rp 65 miliar. Berdasarkan hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 49,3 miliar lebih. Sehingga terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp 15,6 miliar lebih. ‘’Jumlah kekurangannya sebesar  Rp 140,208 miliar,’’ sebutnya.

Lantas bagaimana cara mengatasi kekurangan anggaran ini? Agus mengatakan hal inilah yang sedang dicarikan solusinya. Ia mengatakan, solusinya nanti tertuang dalam APBD Perubahan 2018. Ia menyebut kekurangan anggaran sebesar Rp 140 miliar lebih itu masih bersifat perkiraan. Namun, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah pasti karena sudah ditetapkan lewat RUPS. (nas)