Pajak Reklame di Mataram Anjlok hingga 50 Persen

Ilustrasi Papan Reklame (Piqsels)

Mataram (Suara NTB) – Pajak reklame menjadi atensi serius Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram. Semula, TAPD Kota Mataram memproyeksikan pajak reklame ini merosot hingga 66 persen pada perubahan APBD 2020. Namun setelah melalui pembahasan dalam rapat Banggar dengan TAPD, Selasa, 11 Agustus 2020, disepakati penurunan target pajak itu menjadi 50 persen.

Namun demikian, anjloknya pajak reklame ini menuai beragam komentar dari anggota Banggar DPRD Kota Mataram. Seperti diketahui, target pendapatan dari pajak reklame yang semula Rp6 miliar pada tahun 2020, diturunkan menjadi hanya Rp3 miliar. ‘’Seperti kita ketahui, reklame kita di berbagai sudut Kota Mataram ini selalu ramai. Tidak pernah kita melihat reklame di sudut-sudut kota ini yang ditutup,’’ ungkap anggota Banggar, I Gede Wiska, S.Pt.

Iklan

Apalagi saat ini para paslon sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Wiska memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, pemanfaatan papan reklame akan semakin marak seiring dengan makin dekatnya momentum Pilkada Kota Mataram.

Anggota Banggar, IGB Hari Sudana Putra, SE., mendorong Pemkot Mataram melakukan revisi penarikan pajak reklame. Sebab, pajak yang dikenakan Pemerintah tidak sebanding dengan harga sewa space reklame itu dari tangan para pengusaha advertising. Para pengusaha advertising, kata dia, berani menyewa di tempat-tempat strategis.

‘’Karena nanti oleh mereka itu disewakan kepada distributor dengan harga mahal,’’ cetusnya. Oleh karena itu, ke depan, revisi pajak sangat penting dilakukan. ‘’Bayangkan orang pasang iklan di bando jalan itu biayanya ratusan juta untuk dua bulan,’’ ungkapnya.

Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi beralasan, dalam  Perda Kota Mataram yang dipungut kepada pemilik reklame adalah izin pemasangan reklame. Biaya pemasangan reklame ini dikenakan per tahun. Dia mencontohkan reklame yang mengajukan izin Januari, izinnya akan berakhir pada Desember di tahun yang sama. Sedangkan yang mengajukan pada Bulan November, izinnya akan berakhir di tahun berikutnya.

Sehingga, ketika pemilik papan reklame mengganti konten sesering apapun, tidak akan dikenakan biaya.

Hal ini sangat disayangkan. Harusnya, kata Misban, anggota Banggar lainnya, selain membayar izin tahunan, pajak dikenakan setiap kali dilakukan penggantian konten. (fit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here