Pajak Hotel dan Restoran Disinyalir Bocor, Pelaku Usaha Diminta Jujur

Praya (Suara NTB) – Pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini disinyalir banyak yang bocor. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya pemasukan dari kedua sektor tersebut. Padahal dari hasil pendataan, potensinya pemasukan dari pajak tersebut cukup besar.
Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., saat berbicara di hadapan puluhan pemilik hotel, restoran serta rumah makan pada rapat evaluasi bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng, di gedung PKK Loteng, Rabu, 2 November 2016.

Dikatakannya, pajak hotel dan restoran sendiri merupakan salah satu sumber pemasukan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimanaa dari target PAD sebesar Rp 160 miliar lebih yang ada, sekitar Rp 50 miliar diantaranya bersumber dari pajak dan restribusi hotel dan restoran.

Iklan

Angka tersebut sesungguhnya bisa jauh lebih besar lagi. Akan tetapi karena disinyalir banyak yang bocor, pemasukan yang diperoleh belum bisa maksimal sesuai potensi yang ada. “Untuk itu, peran serta dan dukungan para pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran sangat kita harapkan,” ujarnya.

Paling tidak, para pelaku usaha hotel dan restoran bisa jujur melaporkan pemasukan serta menyetor kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah. Sehingga potensi terjadinya kebocoran, bisa ditekan seminimal mungkin.

“Kalau kita dari pemerintah daerah, sudah sangat maksimal berupaya menggenjot pemasukan dari pajak hotel dan restoran. Tinggal sekarang dukungan dari para pelaku usaha di bidang ini yang diharapkan,” imbuh Pathul.

Menurutnya, pemasukan dari pajak hotel dan restoran tersebut sangat penting artinya bagi pemerintah daerah. Sebagai salah satu sumber anggaran untuk membangun daerah. Dengan kata lain, pemasukan dari sektor tersebut bukan untuk kepentingan pemerintah daerah semata. Tetapi demi kepentingan masyarakat banyak di daerah ini.

Kalau kemudian pembangunan di daerah ini bisa berkembang, para pelaku usaha hotel dan restoran pastinya juga akan ikut merasakan dampak positifnya. Karena akan semakin banyak orang datang ke daerah ini. Ketika banyak orang yang datang, tentunya hotel dan restoran akan ikut ramai dikunjungi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Loteng, L. Fathurrahman. Dikatakannya, dibutuhkan komitmen dan kejujuran dari para pelaku usaha hotel dan restoran di daerah ini. Untuk bisa mengenjot pemasukan dari sektor tersebut. Karena sesungguhnya, potensi pemasukan dari hotel dan restoran sangat besar.

“Caranya, kita selaku pelaku usaha hotel dan restoran harus jujur dalam menyetor pajak ke pemerintah daerah,” sebutnya. Karena sesungguhnya pemasukan dari hasil pajak yang dipungut dari para konsumen itu bukan hak pelaku usaha tersebut. Tetapi hak pemerintah dan masyarakat di daerah ini.

Pelaku usaha hotel dan restoran dalam hal ini hanya dititipi saja. Sehingga menjadi kewajiban bagi pelaku usaha hotel dan restoran di daerah ini untuk menyetor pajak dari para konsumen tersebut ke pemerintah daerah. Dari hasil itulah nantinya pemerintah daerah bisa membiayai pembangunan di daerah ini. (kir)