Padang Gelontorkan Rp 11 Miliar untuk Smart City

Padang (suarantb.com) – Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar lebih untuk mewujudkan Padang sebagai salah satu Smart City di Indonesia. Penerapan Smart City diyakini bisa memberikan kemajuan dalam tata kelola ibukota Sumatera Barat itu.

Demikian terungkap saat rombongan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, DPRD NTB bersama wartawan DPRD NTB menggelar kunjungan ke Pemkot Padang, Selasa 31 Oktober 2017.

Iklan

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, bertukar cinderamata dengan Kadis Kominfo Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si, usai pertemuan di Kantor DPRD Sumbar, Selasa, 31 Oktober 2017.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima oleh Walikota Padang yang diwakili Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan, Afrizal Khaidir, dan Kadis Kominfo Kota Padang, Suardi bersama jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Suardi mengutarakan harapannya agar penerapan Smart City di Padang dapat meningkatnya kualitas dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sejauh ini, Smart City memang telah memberikan manfaat yang besar dalam memudahkan berbagai pelayanan masyarakat di Padang.

Misalnya saja, problematika pendataan untuk keperluan bantuan sosial di Padang, kini bisa lebih dimudahkan dengan adanya upaya pengintegrasian data berbasis teknologi digital. Upaya ini nantinya akan berlanjut di berbagai hal lainnya. Dan diharapkan kelak seluruh pelayanan masyarakat di Padang bisa diintegrasikan dalam satu sistem terpusat.

 

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dan rombongan Diskominfotik NTB, bersama wartawan DPRD NTB berpose bersama Kadis Kominfo Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si, usai pertemuan di Kantor DPRD Sumbar, Selasa, 31 Oktober 2017.

Untuk diketahui, sejak 1 September 2016, Pemkot Padang telah mengadaptasi sistem baru dalam mengelola perparkiran. Meski baru diterapkan di beberapa titik di pusat kota, sistem parkir meter ini diyakini bisa menekan pungutan liar di daerah tersebut.

Sejak Maret 2017, Padang juga sudah memiliki aplikasi bernama SISUKMA. Aplikasi SISUKMA ini merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Surat Keluar Surat Masuk dan memungkinkan dilakukannya aktivitas surat menyurat secara digital. Berkat aplikasi ini, berbagai prosedur administrasi perkantoran kini bisa dirampungkan dengan mengandalkan teknologi digital di gawai.

Apa yang terjadi di Padang, tampaknya senafas dengan perkembangan serupa yang juga tengah digeber Pemprov Sumatera Barat.

Dalam pertemuan dengan Kepala Diskominfo Provinsi Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si., Kabid Pengelolaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur TIK Diskominfo Sumbar, Widya Primahatta, di ruang Rapat Gedung DPRD Sumbar, terungkap sejumlah capaian yang berhasil diperoleh Pemprov Sumbar dalam mendorong terciptanya kota-kota cerdas di provinsi ini.

Penerapan aplikasi berbasis teknologi digital di Sumbar cukup berhasil meringkas tata kelola birokrasi yang selama identik dengan kerumitan dan kerap berbelit. Di Sumbar, seorang kepala dinas kini bisa mengerjakan tugas-tugas administratif sembari mengerjakan rapat atau kesibukan lainnya.

“Sambil pertemuan ini saya baru tanda tangan 10 surat,” ujar Yeflin.

Yeflin mengutarakan, upaya meringkas tata kelola pemerintahan ini memang ditopang oleh skema digitalisasi yang dibangun secara terintegrasi. Hal ini ditunjang dengan sejumlah terobosan, seperti membuat portal e-government, aplikasi siMaya dan berbagai terobosan lainnya.

Melalui portal dan aplikasi tersebut, masyarakat dan pengguna bisa memperoleh berbagai layanan digital. Mulai dari pelayanan KTP elektronik, hingga izin investasi yang dalam batas tertentu bisa dilakukan dengan jarak jauh.

“Masyarakat tidak harus ke kantor (perizinan), nanti terima sertifikat elektronik dan tanda tangan digital,” ujar Yeflin.

Ia menambahkan, di sejumlah daerah di Sumbar, masyarakat kini bisa mendapatkan berbagai kemudahan, khususnya terkait kemudahan informasi. Misalnya saja, saat tiba waktu salat, masyarakatnya bisa tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan. Pemberitahuan terkait informasi lainnya juga bisa saja muncul tanpa masyarakat perlu memasang aplikasi tertentu.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, yang memimpin rombongan menegaskan bahwa pihaknya berharap apa yang diperoleh dari kunjungan ke ke Pemkot Padang dan Pemprov Sumbar ini bisa memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di NTB. Terlebih, ujarnya, NTB yang saat ini menjadi daerah kunjungan wisata memang perlu lebih mengintegrasikan diri dengan teknologi digital. (*)