PAD Lobar Diproyeksi Naik Rp293 Miliar

Wakil Bupati Hj. Sumiatun bersama unsur pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2021, Jumat, 20 November 2020. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan DPRD melakukan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran—Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021, Jumat, 20 November 2020. Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Lobar Hj.  Sumiatun, Ketua DPRD Lobar Hj.  Nurhidayah, Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj.  Nurul Adha, Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali,  Wakil Ketua III DPRD Lobar Ahmad Suparman.

Juru Bicara Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar Abubakar Abdullah dari Fraksi PKS saat membacakan laporan banggar menyebut, secara ekslusif sumber penerimaan daerah, terutama yang berasal dari PAD harus dapat dimaksimalkan untuk membiayai secara bertahap.

Diakuinya,  gambaran umum yang ada pada rancangan KUA PPAS Kabupaten Lobar tahun 2021 yakni pendapatan daerah  Rp1.747.480.000. “Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp293.112.000.000, pendapatan transfer  pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.384.103.000.000 Lain-lain Pendapatan yang sah pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp70.193.000.000,” kata dia.

Untuk target PAD ini, mengalami kenaikan dibandingkan APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 251 miliar. Sebelumnya target PAD pada APBD murni 2020 sebesar Rp 274 miliar. Pada Belanja Daerah  pada KUA PPAS tahun anggaran 2021 dialokasikan Rp1.697.748.000.000 dengan rincian Belanja Operasi Rp1.187.383.000.000,  Belanja Modal  Rp251.266.000.000, Belanja Tak Terduga Rp2 miliar, Belanja Transfer Rp257.980.000.000. Penerimaan daerah dalam pembiayaan daerah dianggarkan Rp300 juta, pengeluaran pembiayaan Rp49.959.000.000, Jumlah pembiayaan KUA PPAS minus Rp49.659.000.000.

Sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam KUA PPAS tahun anggaran 2021 Lobar dan mengalami surplus anggaran sebesar Rp49.669.000.000 dan menutupi pembiayaan yang mengalami defisit sebesar Rp49.669.000.000

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Lobar Hj.  Sumiatun mengatakan, pendemi Covid-19 telah terdampak kepada rancangan kebijakan umum APBD KUA PPAS yaitu kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian. “Kita berasumsi bahwa pendemi covid-19 dapat berakhir tahun 2020, sehingga skenario agenda pemulihan ekonomi setelah Covid-19 sebagai bagian penting dalam rangka ekonomi makro tahun 2021,” katanya.

Dia mengatakan,  penyusunan APBD untuk tahun 2021 agak berbeda dengan sebelumnya, karena harus mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda, baik karena ada revisi maupun terbitnya regulasi baru Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. “Sebelum paripurna dilaksanakan, pembahasan antara tim anggaran pemda dan badan anggaran DPRD telah disepakati dan disetujui sasaran prioritas dalam rancangan KUA PPAS kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2021,” imbuhnya. (her)