PAD Lobar Defisit Rp 30 Miliar hingga Akhir Tahun

Gir Menang (Suara NTB) – Capaian PAD Lombok Barat (Lobar) hingga per 30 November baru pada posisi 83 persen dari target Rp 209 miliar. Artinya ada deviasi yang sangat besar, mencapai 17 persen atau sekitar Rp 30 miliar. Kontribusi terbesar deviasi (PAD yang tak tercapai) tersebut berasal dari pajak daerah mencapai Rp 21 miliar. Sementara pajak daerah ini sumber PAD yang paling banyak menyumbangkan pemasukan ke daerah.

“Capaian PAD baru 83 persen,  terdapat defisit yang lumayan besar Rp 30 miliar lebih Rp 21 miliar di antaranya dari sumber pajak daerah,” ujar Kepala Bidang Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Dedi Saputra, SH, dalam laporannya ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, pada saat pra rapim di Aula Jayengrana, Rabu, 14 Desember 2016.

Dirincikan, defisit realisasi PAD Rp 30 miliar bersumber dari sektor pajak daerah sebesar Rp 21 miliar. Soal pajak daerah ini, jelasnya, biasanya pemasukan bulan November ini akan dibayar setelah tanggal 15 Desember, namun belum ada yang masuk. Berkaca dari tahun sebelumnya pajak daerah dibayar pada bulan Januari. Pihaknya sudah bersurat ke semua wajib pajak agar segera membayar sesuai batas waktu akhir tahun ini supaya PAD terdongkrak.

Untuk diketahui, lanjutnya, defisit terjadi juga diakibatkan SKPD penghasil retribusi tak bisa masuk 100 persen, sehingga agak berat mencapai target. Seperti retribusi dari Dishubkominfo  masih rendah, karena retribusi dari sektor menara belum masuk. Hal ini diakibatkan adanya kendala pada Perda. Ia berharap masalah ini segera diselesaikan, sehingga retribusi dari menara bisa ditarik segera.

Salah satu harapan pemasukan PAD, lanjutnya, dari piutang pajak Hotel Santosa. Ia berharap tindakan pemda dengan menyita aset Hotel Santosa, pihak hotel bisa segera melakukan  pembayaran. Jika dalam jangka waktu 14 hari tak dilakukan pembayaran, maka aset itu akan diserahkan ke KPKNL untuk dilelang. Ia mengakui, hingga 5 hari setelah penyitaan aset, pihak hotel belum juga membayar piutang mereka. Ia menambahkan, berkaca tahun lalu realisasi PAD tidak sampai 90 persen.

Sementara itu, sejumlah SKPD yang rendah retribusinya seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengakui realisasi baru 32 persen dari target Rp 2 miliar lebih. Paling besar, jelas Kadishubkominfo, Ahmad Saikhu bersumber dari retribusi menara hampir 70 persen. “Sejauh ini retribusi menara belum masuk, tapi kami sudah melayangkan surat penagihan ke provider dan ada yang tengah on proses,“ jelas Saikhu.

Diakuinya, dari surat penagihan yang dilayangkan ke provider ada yang tengah proses namun ada juga yang menyampaikan surat keberatan ke pihak dinas. Ia pun menargetkan dari target PAD yan dibebankan ke Dishubkominfo hanya bisa dicapai 50 persen hingga 30 Desember nanti. Ia tak berani menargetkan minimal 95 persen hingga 100 persen sebab provider sendiri ada yang melayangkan surat keberatan. Menurutnya, kalau tagihan terlalu  banyak maka dikhawatirkan bakal menjadi piutang tahun depan.

Sedangkan Kadis Pertanian Peternakan dan Perkebunan, H. Chaerul Bahtiar menyatakan kondisi capaian bulan Desember ini baru 77,8 persen. Pihaknya bakal mengejar target capaian ini dari penjualan  benih. Ia menargetkan jika penjualan benih tercapai maka realisasi PAD bisa mencapai 95 persen.

Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan menyatakan pihaknya juga termasuk rendah realisasinya. Menurut Mahnan, rendahnya realisasi ini disebabkan potensi cenderung berkurang, karena pemakaian lahan yang tinggi di Lobar untuk pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan. Ia menyebut target yang mesti dicapai Rp 660 juta naik dari target tahun lalu Rp 561 juta. Kondisi saat ini realisasi baru Rp 454 juta. “Bulan ini akan masuk Rp 54 juta,” jelasnya.

Kondisi serupa juga di Dinas Kelautan dan Perikanan realisasi retribusi di SKPD terkait baru 69 persen lebih. Penyebabnya, program BBI yang awalnya ditarget diperoleh 8 kelompok senilai Rp 80 juta. Akan tetapi setelah dikurang, hanya bisa diperoleh 2 kelompok dengan dana Rp 20 juta. Di samping itu, ada kontrak kerjasama dengan LIPPI  terjadi kegagalan panen untuk budidaya tripang, bandeng dan rumput laut. Penyebab lainnya, rumah kemasan tidak maksimal, karena ada kompetisi dari Kota Mataram yang lebih menggiurkan ke konsumen sehingga kemasan pun kosong. Disebutkan, pencapaian tahun lalu untuk retribusi 72 persen. Ia meyakini bakal bisa dicapai PAD maksimal 75 persen hingga akhir tahun ini.

Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menggariskan SKPD harus bisa mencapai 100 persen dan tidak boleh hanya 90 persen. Karena itu, ia mengimbau SKPD harus melakukan inovasi.

“Dipantau agak ketat jangan sampai di bawah 95 persen, sebab target tahun depan Rp 233 miliar,’’ tegasnya. (her)