PAD Hilang, 490 Pohon Kelapa Milik Pemda Lobar di Punikan Ditebang Oknum

H. Muhur Zokhri dan Sardian (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lahan perkebunan tanaman pohon kelapa di areal aset milik Pemda Lombok Barat seluas 8.6 hektar di Dusun Punikan Desa Batu Mekar kecamatan Lingsar hilang. Pasalnya, sejak tahun 2018, Pemda melalui Dinas Pertanian tidak menarik PAD akibat lahan itu digugat oleh oknum. Sebanyak 490 Pohon Kelapa di lahan itu-pun ikut dijarah. Ratusan pohon kelapa ini ditebang dan dijual.

Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri mengatakan aset seluas 8,6 hektar tersebut di bawah pengelolaan Distan. Di atas lahan ini, terdapat 490 pohon kelapa milik daerah. Pengelolaan lahan ini diatur berdasarkan kerja sama antara Distan dengan penggarap. Diatur juga soal besaran setoran tiap tahunnya.
Dari hasil lahan perkebunan beserta kelapa itu, pihak dinas menarik PAD tiap tahunnya. Tiap tahun, dari hasil menjual kelapa, pihaknya menarik retribusi hingga Rp 4 juta. Penarikan hasil lahan itupun dilengkapi bukti surat tanda penyetoran ke Pemda.

Namun belakangan sekitar bulan Desember 2017, muncul persoalan. Di mana, lahan itu diklaim oleh oknum. “Semenjak saat itu kami laporkan persoalan itu ke Pemda. Beberapa kali kami bersurat, dan kami berhenti menarik PAD lahan itu,”aku Kadistan Lobar, H Muhur Zokhri, Minggu, 10 Januari 2021.

Saat ini, Pemda berupaya mengembalikan aset tersebut. Pada saat lahan itu dikuasai, jelas dia, oknum yang tak bertanggung jawab menebang semua pohon kelapa tersebut. “Sekitar Desember 2017 pohon itu habis ditebang,”jelas dia. Pada saat itu, petugas dinas tidak ada yang berani memantau ke lokasi. Bahkan petugas yang ke sana dibawakan parang.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Mekar, Juminah mengatakan, waktu ia masih kecil, seingatnya di lahan itu dipasang plang tanah milik pertanian perkebunan Pemda Tingkat II Lobar. Namun plang itu sudah hilang. Di atas lahan itu ada ratusan pohon kelapa namun sudah ditebang.

Terkait ke mana dana penjualan pohon ini, diakui kemungkinan ke oknum. Apakah ada ke pihak desa? Menurut dia, tidak ada. Sebab diketahui lahan itu milik Pemda sehingga pihak desa tak berani.”Kalau saya mau dari dulu saya ditawari uang, ayo tandatangan sporadik berapa side (kamu) minta (uang). Tapi saya ndak mau,”tegas dia.

Seputaran kasus aset ini menurut dia, dalam sengketa aset ini terindikasi mengarah pada kongkalikong atau modus yang dilakukan oknum. Sementara itu, Komisi I DPRD Lobar, H. Sardian mendukung langkah pihak kejaksaan mengusut kasus aset ini.

“Kami sangat mendukung, karena ini akan memberi dampak fiskikogis dan jadi shock terapi bagi oknum yang ingin memainkan aset,”tegas dia.
Pihaknya menduga praktik penguasaan aset ini melibatkan sindikat. Karena modus sengketa aset ini hampir sama di beberapa tempat. Dengan adanya langkah pengusutan kasus aset ini tentunya akan menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak bermain di aset.
“Karena hampir di semua daerah terjadi penggerogotan aset ini dengan modus yang hampir sama. Sementara kemampuan pemda mengamankan aset ini terbatas. Karena itu saya mendukung agar jajaran bagian hukum dan Pengacara harus dievaluasi karena beberapa kali kalah sengketa,”tegas dia. (her)