PAD 2019 Diproyeksikan Turun, Pemprov Siapkan Juru Sita Pajak

Kepala Bappenda NTB, H. Iswandi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dalam RAPBD 2019, penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan akan turun Rp102 miliar dibandingkan 2018. Penerimaan pendapatan daerah dalam RAPBD 2019 ditargetkan sebesar Rp5,24 triliun atau turun 1,91 persen dibandingkan APBD 2018 sebesar Rp5,34 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si menjelaskan, rencana penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2019 lebih cermat dan realistis dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang sedang dalam proses likuidasi tidak dianggarkan kembali sebagai sumber penerimaan dividen.

Iklan

‘’Demikian pula penerimaan hibah yang tahun lalu direncanakan berdasarkan usulan proposal hibah kepada pemerintah pusat disesuaikan dengan menghitung berdasarkan penerimaan hibah yang pasti diperoleh,’’ jelas Iswandi saat memberikan keterangan di Mataram, Senin (18/11) siang.

Salah satu komponen penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada RAPBD 2019, PAD NTB direncanakan Rp1,68 triliun, berkurang Rp85,6 miliar atau turun 4,84 persen dibandingkan anggaran 2018 yang mencapai Rp1,76 triliun lebih. Penurunan tersebut, kata Iswandi, sebagian besar bersumber dari komponen lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah.

Penerimaan PAD 2019 direncanakan bersumber dari pajak daerah 79,70 persen, retribusi daerah 1,42 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 3,89 persen dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp14,99 persen.

Dalam RAPBD 2019, penerimaan pajak daerah yang merupakan andalam sumber PAD kembali mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2019 direncanakan meningkat menjadi Rp403 miliar. Atau bertambah Rp40,62 miliar dari PKB 2018 yang besarnya Rp362 miliar.

Khusus untuk wajib pajak yang menunggak PKB, Pemprov akan menyiapkan juru sita pajak. Sebanyak 20 juru sita pajak sudah dilatih tahun 2018 ini. Pada Desember mendatang, juru sita pajak tersebut akan dikukuhkan pemerintah daerah.

‘’Tahun 2019, yang menunggak di atas 2 tahun akan dilakukan upaya-upaya yang bersifat pemaksaan dengan melibatkan juru sita pajak,’’ tegasnya.

Tahun ini, kata Iswandi dilakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat. Untuk menampung kendaraan yang disita, telah disiapkan tempat di beberapa kabupaten/kota termasuk mobil yang akan mengangkut kendaraan roda dua yang disita.

Selain target PKB yang meningkat, penerimaan BBNKB juga ditargetkan meningkat 8,13 persen atau bertambah Rp28,54 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga target penerimaan BBNKB 2019 sebesar Rp379,48 miliar. Peningkatan tersebut, kata Iswandi, dengan asumsi terdapat kenaikan potensi kendaraan baru dari peningkatan daya beli masyarakat sebesar 8,13 persen.

Di samping itu, PBBKB tahun anggaran 2019 direncanakan meningkat 9,43 persen atau bertambah Rp21,27 miliar dari anggaran 2018 sebesar Rp225,59 miliar lebih menjadi Rp246,87 miliar lebih pada tahun 2019. Peningkatan ini sesuai dengan pertumbuhan realisasi PBBKB sampai triwulan III 2017 ke 2018.

Selanjutnya, penerimaan PAP 2019 direncanakan sebesar Rp1,2 miliar lebih atau meningkat 10 persen. Atau bertambah Rp110 juta dari 2018 yang ditragetkan sebesar Rp1,1 miliar. Kemudian penerimaan pajak rokok pada 2019 sebesar Rp310 miliar. Atau menurun sebesar 12,21 persen atau berkurang Rp43,10 miliar dibandingkan 2018.

Iswandi menambahkan pada komponen retribusi daerah pada 2019 direncanakan sebesar Rp23,80 miliar. Atau berkurang Rp35,67 miliar atau menurun 59,98 persen dibandingkan retribusi daerah 2018.

Penurunan tersebut, kata Iswandi disebabkan sebagian besar komponen retribusi jasa usaha menurun Rp35,72 miliar lebih. Yang disebabkan rusaknya aset atau potensi retribusi akibat terdampak bencana gempa beberapa bulan lalu. Dan adanya perubahan kebijakan objek yang dimiliki daerah dialihkan menjadi kewenangan pusat seperti Balai Pelatihan dan Kesehatan Provinsi NTB.

Pada 2019, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp65,45 miliar atau bertambah Rp3,15 miliar dibandingkan 2018. Peningkatan tersebut bersumber dari dividen PT. Bank NTB Syariah.

Selain itu, pada komponen lain-lain PAD yang sah pada 2019 direncanakan Rp252,18 miliar atau berkurang Rp100,53 miliar dibandingkan anggaran 2018. Penurunan tersebut, jelas Iswandi karena terdapat beberapa objek penerimaan yang sifatnya temporer. Sehingga tidak ditargetkan akibat tidak dapat diprediksi .

Seperti penerimaan reimbust maupun peneriman dari hasil penjualan aset yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk komponen yang bersifat tetap penurunannya disebabkan adanya prediksi administrasi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Misalnya penurunan penerimaan LHP, penurunan penerimaan deposito.

Bagian lain dari penerimaan daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat/daerah lainnya. Penerimaan dana perimbangan 2019 direncanakan sebesar Rp3,47 triliun atau meningkat 4,74 persen atau bertambah Rp157,33 miliar dibandingkan 2018 yang sebesar Rp3,31 triliun. (nas)