Pabrik Pengeringan Jagung Diduga Berkontribusi Percepat Laju Kerusakan Hutan

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan pabrik pengeringan jagung atau corn dryer yang berada di Pulau Sumbawa disinyalir berkontribusi mempercepat laju kerusakan hutan. Pasalnya, perusahaan yang mendirikan pabrik pengeringan jagung tersebut tidak memiliki lahan inti tanaman jagung.

Sehingga, masyarakat bebas menanam jagung, termasuk dengan merambah hutan untuk ditanami jagung. ‘’Memang begitu. Karena dia (pabrik pengeringan jagung) tak punya lahan inti. Diduga ke sana kemari tempat nanamnya,’’ ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 26 Oktober 2020 di Mataram.

Iklan

Madani mengatakan, keberadaan pabrik pengeringan jagung di Pulau Sumbawa memang cukup dikhawatirkan menyebabkan semakin meluasnya degradasi hutan. Apalagi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian juga sedang mendorong produksi jagung di NTB menjadi dua sampai tiga kali lipat.

‘’Dong babak belur kita punya hutan,’’ katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas LHK NTB, Julmansyah, S. Hut., M.AP., juga mengatakan laju degradasi kerusakan hutan di Pulau Sumbawa memang cukup besar. Karena banyak kawasan hutan menjadi ekspansi lahan tanaman jagung.

Ia melihat pendirian pabrik pengeringan jagung atau corn dryer nampaknya tak mensyaratkan pihak yang membangun menyiapkan lahan inti untuk tanaman jagung. Sehingga itu yang kemungkinan memicu perambahan dan ekspansi lahan tanaman jagung di kawasan hutan.

‘’Kalau pabrik pengering jagung punya kapasitas 10 ribu ton, kita bisa hitung darimana suplai bahan baku kalau dia tidak memiliki lahan. Mesti ada langkah-langkah dari Pemda Kabupaten/Kota yang memang kewenangannya mengeluarkan izin pabrik pengeringan jagung tersebut. Untuk mengevaluasi dari pendirian corn dryer,’’ sarannya.

Jika pabrik pengeringan jagung tidak bisa memastikan lahan inti untuk pengembangan jagung. Maka patut dipertimbangkan untuk pemberian izin pendirian pabrik pengeringan jagung tersebut.

‘’Harusnya pabrik corn dryer tersebut memiliki lahan inti jagungnya sendiri. Apakah bermitra dengan petani atau areal milik sendiri,’’ tandasnya.

Gambaran degradasi hutan dan lahan di NTB terlihat dari meningkatnya lahan kritis. Dinas LHK NTB mencatat, luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare.

Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Salah satu penyebab meluasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Antara lain, perambahan atau perladangan liar untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, pisang dan lainnya. Kemudian, pembalakan liar atau illegal logging, pendudukan atau penguasaan kawasan hutan, kebakaran dan penggembalaan liar serta keterbatasan tenaga pengaman hutan, saat ini rasionya satu petugas mengamankan 1.600 hektare hutan.

Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan, seperti konversi kebun menjadi ladang terbuka. Kemudian pembukaan lahan dengan pembakaran, perubahan tradisi pola tanam tumpangsari menjadi monokultur.

Selain itu, penyempitan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sampah. Serta, keterbatasan penyuluh, saat ini rasionya satu penyuluh berbanding 5 desa.

Dari ratusan hektare lahan kritis di NTB,  seluas 96.238,24 hektare merupakan lahan hutan benar-benar gundul. Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare. Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare. Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare. (nas)