Pabrik Gula di Dompu Kembali Beroperasi

Dompu (Suara NTB) – Aksi mogok kerja yang hingga mematikan pabrik gula milik PT SMS oleh karyawannya pekan lalu menjadi perhatian pemerintah pusat. Kapolda NTB dan Danrem turun tangan mengingatkan karyawan, dan kini pabrik gula di Dompu itu kembali beroperasi dan karyawan menerima tuntutan seperti yang diinginkan.

Sembilan orang yang menjadi koordinator aksi mogok kerja menuntut kesejahteraan karyawan pekan lalu, akhirnya dikeluarkan perusahaan dan harus bersiap menghadapi proses hukum setelah pihak perusahaan melaporkannya ke Polres Dompu. Bahkan koordinator utama aksi, MS telah diamankan Polres Dompu.

Iklan

“Kita sudah mulai bekerja seperti biasa. Pabrik juga sudah kembali beroperasi dan memproduksi gula sejak (Rabu, 2 November 2016) pagi tadi. Tebu juga sudah mulai masuk ke pabrik, tapi memang belum maksimal beroperasi setelah terhenti beberapa hari lalu,” kata salah seorang karyawan PT SMS.

Kehadiran Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono dan Danrem 162/WB, Kolonel Inf Farid Makruf bersama Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang langsung memberikan arahan kepada karyawan PT SMS di pabrik gula memberi sinyal bahwa keberadaan pabrik gula terbesar di Indonesia bagian timur sangat strategis untuk mewujudkan program swasembada gula nasional. Apalagi kehadiran kedua pimpinan daerah di NTB ini, mengaku telah diwanti – wanti oleh Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Di sisi lain, kehadiran Kapolda dan Danrem 162/WB memberi arahan langsung kepada karyawan untuk tidak mengganggu pabrik gula PT SMS, juga menjadi warning bagi masyarakat lain untuk tidak mencoba – coba mengganggu kelancaran usaha pabrik gula. Karena pasca aksi mogok karyawan, beberapa gerakan terdengar mulai menyusupi.

Seperti penolakan beberapa warga Doropeti Kecamatan Pekat yang memanfaatkan lahan HGU PT BA untuk diambil PT SMS. Karena kesepakatan peralihan HGU dari PT BA ke PT SMS untuk perkebunan tebu, tetap mengizinkan warga yang terlanjur menguasai lahan HGU PT BA untuk perkampungan dan perkebunan. Namun kesepakatan itu sendiri, dimanfaatkan warga untuk memperluas area penguasaan dari sebelumnya tercatat 1.000 ha lebih menjadi hampir 3.000 ha dari total HGU PT BA sekitar 5.000 lebih ha.

Selain riak – riak di tengah warga Desa Doropeti dan Soritatanga yang menjadi lokasi pabrik gula dan perkebunan tebu milik PT SMS, juga mulai berkembang riak – riak dari pemilik ternak di daerah pelepasan ternak Doro Ncanga. “Presiden dan Menko Maritim sudah sangat keras bersikap. Negara butuh investor, investor butuh keamanan. Dalam hal ini, Negara tidak boleh diteror. Negara tidak boleh diintimidasi, Negara tidak bisa didikte. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada saudaranya. Kalau ada aspirasi, tolong yang sopan. Ngomong saja. Tapi kalau kalian keras – keras, kalian ditangkap, kalian dibawa ke Lombok sana. Siapa yang bantu?” tegas Danrem 162/WB, Kol Inf Farid Makruf di hadapan para karyawan. (ula)