“Overload”, Sarana Angkutan Tiga Gili akan Ditertibkan

Cidomo yang beroperasi di Gili Trawangan. Pemda KLU melihat cidomo yang beroperasi di Gili Trawangan dan 2 gili lainnya sudah kelebihan. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)melihat indikasi sarana angkutan tradisional di kawasan 3 Gili mengalami “overload” (berlebih). Dari cidomo, dongol (cidomo tanpa kap), hingga angkutan sepeda maupun sepeda motor listrik, berjubel, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan wisata.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sinar Wugiyarno, SH., usai rapat koordinasi mengakui upaya penertiban terhadap sarana angkutan akan dilakukan Pemda. Terlebih dahulu, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan diminta untuk mendata ulang jumlah cidomo, dongol, sepeda dan sepeda motor listrik yang ada di kawasan 3 Gili.

Iklan

“Semua kendaraan illegal harus segera ditertibkan. Perbup tahun 2011 sudah mengatur, jumlah cidomo maksimal harus 32,  sedangkan dongol sekitar 75 unit,” ujar Sinar, Selasa,  22 Januari 2019.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kominfo KLU ini menyatakan, jumlah armada di 3 pulau harus sesuai dengan aturan di perbup. Ia pun tak menyangkal, jumlah saat ini diyakini lebih banyak karena sejak Perbup dikeluarkan belum pernah dilakukan pengecekan dan pendataan. “Bisa saja jumlahnya sudah melebihi ketentuan, maka lebihnya tidak berizin. Nah, ini yang harus ditertibkan,” imbuhnya.

Terpisah, Kasat Pol PP dan Damkar KLU, H. Achmad Dharma, SH., menanggapi tidak menutup kemungkinan jumlah armada yang boleh beroperasi melebihi kapasitas jumlah yang diatur pemerintah. Satpol PP selaku instansi teknis pengawal kebijakan, siap turun ke lapangan sesuai instruksi.

“Saya perhatikan, Perbupnya belum maksimal dijalankan. Persoalan angkutan transportasi di tiga gili sudah ada regulasinya,” ujarnya.

Satpol PP saat turun ke lapangan, akan bekerja sesuai juklak perbup. Bahwa, armada yang tidak tercatat atau tidak berizin harus ditarik dari pulau, sehingga tidak memadati kawasan wisata itu.

Dharma mengklaim, pihaknya mendapat informasi dari aparat desa setempat bahwa keberadaan sarana angkutan khususnya cidomo dan dongol saat ini telah melebihi kapasitas. “Saya tidak tahu persis berapa jumlah cidomo saat ini. Tetapi pengendaliannya sudah diatur dalam Perbup tahun 2011,” katanya. (ari)