OTT Dana RTG Sigerongan, Konstruksi Hukum Minta Diubah

Joko Tamtomo.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB)  – Penyidikan dugaan penggelapan dana pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) Pokmas Repok Jati Kuning, Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat belum selesai. Penyidik diminta untuk mengubah konstruksi hukum dugaan tindak pidana korupsinya. Dari penggelapan menjadi penyalahgunaan wewenang.

Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo menjelaskan bahwa jaksa peneliti pada Kejari Mataram sudah mengembalikan berkas perkara tersangka Bendahara Pokmas, Indrianto ke penyidik.

Iklan

“Petunjuknya ini sekarang diminta ke pasal 2, pasal 3 (UU Tipikor),” ujarnya saat dikonfirmasi Jumat, 14 Februari 2020. Pasal dimaksud mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau untuk menguntungkan diri sendiri.

Dalam proses penyidikannya, imbuh dia, penyidik menemukan indikasi pelanggaran pasal 8 UU Tipikor. Pasal itu mengatur pegawai negeri atau pejabat yang ditunjuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang.

“Bisa saja kita penuhi petunjuk jaksa. Tapi itu memerlukan hasil audit lagi dari BPKP. Prosesnya tidak perlu mengulang. Kita masih koordinasikan dengan jaksa,” kata Joko.

Tersangka Indrianto diduga memakai dana bantuan RTG sebesar Rp410 juta untuk keperluan sendiri. Dana itu merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang.

Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima.

Sebanyak 30 penerima bantuan mendapat transfer Rp750 juta pada pencairan tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta. Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)