OTT Dana Bencana, Jaksa Usut Peran Banggar DPRD Kota Mataram

Tim penyidik Kejari Mataram saat menyegel ruang Komisi IV DPRD Kota Mataram setelah menyita sejumlah dokumen dari dalam ruangan. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan kasus dugaan pemerasan oleh oknum anggota DPRD Kota Mataram, HM akan terus dikembangkan.  Secara maraton penyidik Kejaksaan Negeri Mataram  akan memanggil anggota Badan Anggaran (Banggar) yang membahas APBD Perubahan. Sebab di dalamnya tercantum juga dana rehabilitasi gedung sekolah rusak akibat gempa.

Pemeriksaan anggota dewan dilakukan setelah semua saksi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram tuntas diklarifikasi. Terakhir Kabid Dikdas Lalu Muhammad Sidik bersama stafnya diperiksa, setelah tiga kali pemeriksaan Kadisdik Sudenom yang diklaim sebagai korban pemerasan HM.

Iklan

Menurut Kajari Mataram,  I Ketut Sumedana, SH.MH secara bertahap akan memanggil alat kelengkapan Dewan tersebut, guna mengetahui proses pembahasan APBD Perubahan yang menetapkan Rp 4,2 miliar untuk dana rehab rekon sekolah terdampak gempa. Di mana dalam pembahasan dan persetujuan dana rehab rekon itu, ditetapkan juga 32 item proyek yang diklaim HM punya peran penting dalam meloloskan anggaran tersebut.

‘’Pokoknya dari Dewan, dari Komisi IV dan Banggar akan kita panggil bertahap,’’ kata Kajari  menjawab Suara NTB, Kamis, 20 September 2018.

Disebutnya, ada empat orang akan dipanggil. Kajari juga akan mendalami beberapa pertemuan sebelum dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap HM. Untuk mengecek itu, pihaknya sudah meminta laboratorium forensik Adhiyaksa Monitoring Center (AMC) untuk memeriksa isi rekaman CCTV yang disita dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Mataram.

Pemeriksaan anggota Komisi IV  juga menurutnya penting karena HM menjabat sebagai ketua pada stuktur organisasi DPRD Kota Mataram itu. Mengenai materi pemeriksaan untuk Banggar dan Komisi IV, Kajari hanya menjelaskan secara umum.

‘’Intinya kita periksa sesuai tupkosinya masing masing. Bagaimana Banggar membahas anggaran itu, juga bagaimana Komisi IV berperan,’’ jelasnya.

Pertanyaan lain soal kemungkinan aliran dana OTT ke pihak lain? Atau ada pihak lain yang andil dalam proses pemerasan itu?  Menjawab soal aliran dana, pihaknya belum melihat kemungkinan itu. Namun peran orang lain dalam upaya pemerasan, akan didalami. Sebab baginya tindak pidana korupsi tidak bisa disebut berdiri sendiri.

Hingga saat ini HM masih berstatus tahanan titipan di Lapas Mataram. Oknum anggota Fraksi Golkar yang konon sudah dipecat ini, sementara tidak diperbolehkan dijenguk koleganya. Alasannya HM harus tetap steril dari kemungkinan pengaruh pihak luar.

‘’Anggota Dewan lain dilarang jenguk dulu,  karena ini masih pemeriksaan.  Karena dengan komunikasi itu berpeluang adanya penghilangan barang bukti,’’ tandasnya.

Sementara itu, ruang Komisi IV juga masih  disegel. Kajari mengaku belum mengizinkan untuk dibuka karena demi kepentingan penyidikan. Masih  harus disegel karena kemungkinan  ada bukti lain  akan diambil. Namun tidak menutup kemungkinan segel akan segera dibuka dengan catatan pemeriksaan sudah dirasa cukup.

Jaksa Periksa Saksi

Sementara itu, penyidik Kejari Mataram, Kamis, 20 September 2018, kembali melanjutkan agenda pemeriksaan saksi dalam kasus OTT, HM. Empat saksi dimintai keterangan adalah anggota Komisi IV, masih seputar dugaan pemerasan proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Kota Mataram.

Saksi-saksi yang diperiksa adalah Wakil Ketua Komisi IV Baiq Mirdiati, Sekretaris Komisi IV Fuad Sofian Bamasaq, dan salah seorang pendamping Komisi IV, Abdul Jabar. Anggota Dewan lainnya yang dipanggil I Gusti Bagus Hari berhalangan hadir.

‘’Sebenarnya yang diagendakan hari ini ada empat orang. Tapi satu diantaranya berhalangan hadir karena masih di Bali,’’ jelas Kajari Mataram, kepada Suara NTB via ponsel Kamis kemarin.

Dari keterangan saksi yang diperiksa kemarin, keterangannya masih belum lengkap. Sehingga akan kembali diagendakan pada Senin, 24 September 2018 mendatang.  Dalam agenda pemeriksaan pekan depan,  ke empat saksi akan ditambah dengan tersangka HM, diperiksa selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar.

Pemeriksaan akan terkait pembahasan APBD Perubahan, dihubungkan dengan anggaran rehab sekolah Rp 4,2 miliar.  ‘’Yang jelas peran dari Komisi IV di sini adalah mereka yang mengetahui dan menentukan nomenklatur proyek di Dinas Pendidikan itu,’’ katanya.

Dalam kasus OTT ini tersangka HM dijerat dengan Pasal 11, Pasal 12b, dan atau Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal berlapis tersebut diberikan kepada tersangka karena tertangkap tangan menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Sudenom pada Jumat, 14 September 2018 lalu di sebuah rumah makan wilayah Cakranegara.

Uang tersebut terindikasi sebagai jatah yang diminta tersangka kepada kepala dinas setelah proyek rehabilitasi senilai Rp4,2 miliar itu disahkan dan ditetapkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here