Organda Desak Pemerintah Evaluasi BRT

Mataram (Suara NTB) – Belum genap sebulan Bus Rapid Transit (BRT) dilaunching oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Bus bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan nampaknya tidak diminati oleh masyarakat.

Dikhawatirkan menghabiskan anggaran, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah mengevaluasi operasional BRT.

Iklan

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi menjelaskan, sejak BRT diluncurkan oleh pemerintah, justru tidak diminati masyarakat. Kenyataannya, tidak ada satu pun penumpang yang naik dari koridor I sampai IV. Meskipun, pelajar digratiskan karena mendapat subsidi.
“Sejak dilaunching tidak ada masyarakat merespon,” kata Suratman pekan kemarin.

Ia mengaku pernah mencoba naik dari Narmada hingga Senggigi. Tak ada satupun penumpang lainnya naik. Demikian juga sebaliknya dari Senggigi ke Narmada.
Sebaiknya kata Suratman, anggaran Rp 1.125.000.000, digelontorkan oleh Kementerian Perhubungan untuk operasional BRT selama sebulan dialihkan untuk kepentingan lainnya.

Apalagi dengan wacana Pemkot Mataram menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk BRT. Ini menurutnya, tidak efektif dan berpotensi menghamburkan uang rakyat. “Rencana memberikan subsidi Rp 1 miliar oleh Pemkot Mataram lebih baik ditinjau kembali,” sarannya.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB maupun Kota Mataram, cukup maksimal menyiapkan infrastruktur dan sosialisasi melalui media massa. Akan tetapi, masyarakat maupun pelajar belum antusias.

Sebaiknya kata dia, Pemprov, Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat berpikir ulang memberikan subsidi dengan mengalokasikan di APBD. Karena dikhawatirkan, BRT justru tidak tepat sasaran.
“Mungkin BRT dihentikan dan diberdayakan angkutan yang ada,” tandasnya.

Pihaknya belum lama ini telah mengusulkan agar angkutan kota dijadikan sebagai angkutan feeder. Modelnya jalan sempit bisa masuk antar – jemput kantong penumpang. Akan tetapi, Dishubkominfo belum merespon serius usulan tersebut.

Dikonfimasi terpisah, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid enggan mengomentari hal tersebut. Sebab, operasionalnya sudah jadi tanggungjawab PT. Damri dan Dishubkominfo NTB. Pihaknya hanya memback up, karena secara kebetulan BRT beroperasi di Mataram. (cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here