Orang Malaysia Diduga Jadi WNI Bodong

Mataram (Suara NTB) – Seorang warga asal Malaysia, CH (65) harus mendekam di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram diduga imigran bodong. Kakek itu bahkan sudah tinggal dan bertani di Desa Mekar Bersatu, Batukliang sejak tujuh tahun silam.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Ramdani pihaknya menyita KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SIM, bahkan paspor Indonesia.

Iklan

“Dia masuk kesini tahun 2010 setelah menikahi WNI di Thailand. ” ungkapnya ditemui Jumat, 17 November 2017. Semua dokumen otentik yang disita tersebut atas nama tersangka.

Tersangka CH yang lahir di Negara Bagian Kelantan Darul Naim, Malaysia itu ditangkap di rumahnya Kamis, 16 November 2017.

Dia disangka melanggar pasal 126 huruf c UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun dan denda Rp 500 juta.

Ramdani menjelaskan, tersangka masuk ke Indonesia pada Oktober 2010 dengan dibawa istrinya yang merupakan warga Lombok Tengah.

Bisa punya Paspor Indonesia

Tersangka bertemu dengan sang istri pada tahun 2007 saat sama-sama bekerja di pabrik triplek. Mereka yang terlibat cinta lokasi itu kemudian melangsungkan pernikahan di Pattani, Thailand pada 2008.

“Karena tidak boleh menikah di Malaysia lalu mereka ke Thailand, menikah di bawah tangah dan kembali tinggal di Malaysia sampai 2010 sebelum akhirnya ke Indonesia,” terang Ramdani.

Selama Indonesia, CH berhasil mengantongi sejumlah dokumen kependudukan. Bahkan sampai membuat paspor dengan kewarganegaraan Indonesia.

Paspor atas nama CH diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tahun 2012. Bahkan, CH empat kali keluar masuk Indonesia berbekal paspor tersebut.

“Pada proses pembuatannya itu diduga ada pihak ketiga yang membantu. Tapi masih perlu kami konfirmasi lagi,” jelasnya.

Runutan pembuatan paspor mengharuskan pemohon untuk menyertakan sejumlah dokumen kependudukan. Pihak imigrasi pun harus memvalidasi data pada identitas tersebut.

Tetapi pada kasus CH pihak imigrasi kecolongan. “Makanya kita periksa juga pihak-pihak yang mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Termasuk orang dalam kita yang mengeluarkan paspor itu,” tutupnya. (why)