Optimalisasi Peran Kampung KB, Menekan Kasus Pernikahan Dini

Kepala BKKBN perwakilan NTB, Dr. Drs. L. Makrifuddin, M.Si., bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra.Hj. Ermalena, MHS., (kiri) menyerahkan bantuan tandon air ke pengurus kampung KB Harapan Keluarga

Praya (Suara NTB) – Kasus nikah di usia dini menjadi salah satu persoalan yang cukup pelik yang dihadapi pemerintah provinsi NTB sejauh ini. Sehingga menekan angka kasus nikah dini memang jadi prioritas pemerintah saat ini. Dengan berbagai cara dan upaya. Mengingat, implikasi dari tingginya kasus nyata begitu luas. Karena bisa mempengaruhi target capain pembangunan di sektor pendidikan hingga kesehatan.

Kemunculan program kampung Keluarga Berencana (KB) sendiri salah satu hajatan untuk bisa mendukung upaya menekan angka kasus nikah dini. “Kampung KB ibarat miniatur negara. Di mana di dalam kampung KB, progam-progam yang tengah digalakkan juga ada di situ,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS., saat sosialisasi pengembangan program lini lapangan di kampung KB dengan mitra di Kampung KB “Harapan Keluarga” Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Rabu (14/11).

Iklan

Jadi di Kampung KB bukan hanya bicara soal program KB semata. Tapi bagaimana bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dimulai dari dusun atau kampung. Termasuk persoalan kasus nikah dini yang tinggi tersebut. Peran kampung KB dalam memberikan solusi juga sangat diharapkan.

Melalui kampung KB, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak buruk kasus nikah dini serta pentingnya menikah di usia dewasa atau matang. Sehingga kesadaran masyarakat akan tumbuh. Yang pada akhirnya bisa menekan kasus nikah dini itu sendiri. “Jadi banyak hal dan persoalan yang bisa diselesaikan di kampung KB. Dan, memang itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga lahirlah program kampung KB ini,” jelasnya seraya menegaskan, peran kampung KB akan bisa maksimal kalau para pengurusnya juga berkerja dengan optimal.

Kinerja para pengurus kampung KB tentu tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sehingga dukungan dan peran serta aktif seluruh elemen masyarakat di kampung KB sangat diharapkan. “Kedepan diharapkan kampung KB bisa benar-benar berfungsi optimal. Sebagai pembinaan dan pengembangan masyarakat di tingkat dusun,” timpal Ermalena.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. Drs Lalu Makrifuddin, M.Si., menjelaskan, sebagai miniatur negara peran kampung KB dalam mendukung pembangunan sangat diharapkan.  Kampung KB diharapkan bisa menjadi motor penggerak dari peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga SDM masyarakat di kampung KB bisa lebih baik.

Karena kualitas SDM yang baik itu sangat menentukan maju tidaknya suatu daerah atau bangsa. “Suatu daerah atau bangsa baru bisa dikatakan maju kalau kualitas SDM masyarakatnya tinggi. Karena semakin tinggi kualitas SDM masyarakat suatu daerah atau bangsa itu bisa menentukan daya saing daerah atau bangsa tersebut,” tegasnya.

Tapi bagaimana kualitas SDM masyarakat bisa baik, kalau kasus nikah dininya tinggi. Karena dari kasus nikah dini, banyak persoalan yang bisa timbul. Mulai dari angka kasus putus sekolah hingga kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sehingga untuk bisa menekan kasus putus sekolah, kekerangan seksual anak di bawah umur serta persoalan lainnya, kasus nikah dini harus dituntaskan. Dan, dalam hal ini kampung KB diharapkan bisa mengambil peran. (kir/*)