OPD Membengkak, Dewan Diharapkan Bisa Lakukan Rasionalisasi

????????????????????????????????????

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah daerah (Pemda) Dompu baru mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) oraganisasi perangkat daerah (OPD) sesuai PP 18 tahun 2016. Raperda ini terkesan menampilkan struktur birokrasi yang masih cukup gemuk dengan 24 Dinas dan 6 Badan di luar sekretariat daerah, sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Dewan pun diharapkan bisa merasionalisasi rancangan OPD sehingga tidak membengkak anggaran untuk operasional.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB di kediamannya, Senin, 12 September 2016, mengaku menerima surat pengantar rancangan Perda OPD yang diajukan eksekutif pada Kamis, 8 September 2016 lalu sehingga pihaknya belum bisa mengagendakan paripurna dan pembahasannya. Namun surat pengantar tersebut tertulis tanggal surat 1 Agustus, padahal pihaknya baru menerima Kamis kemarin.

Iklan

“Surat eksekutif ini dia (dikirim) ke Aceh dulu baru ke Papua, setelah itu baru sampai ke kita. Jadi, jangan sampai ada kesan kita mengabaikan surat eksekutif, padahal suratnya sendiri baru Kamis kemarin kita terima,” kata Yuliadin.

Ia mengaku, telah menklarifikasi terkait penanggalan dalam surat pengantar Raperda OPD. Menurut Kabag Hukum, ada kekeliruan dalam pencantuman tanggal surat. “Itu karena kekeliruan penulisan tanggal saja dan bukan disengaja,” ungkap Yuliadin menirukan bahasa Kabag Hukum Setda Dompu.

Sesuai surat pengantar raperda yang dikirimkan pihak esekutif, Yuliadin mengatakan, ada 24 Dinas dan 6 Badan diajukan dalam OPD baru. Pihaknya pun bakal mengkritisi banyak OPD, karena dikhawatirkan anggaran daerah yang terbatas hanya cukup untuk biayai perangkat dan tidak ada program untuk rakyat yang bisa dijalankan. “Ini yang akan kami kritisi kendati dibahas secara maraton. Karena perangkat yang banyak ini akan berimbas pada semakin terbatasnya anggaran untuk publik karena anggaran tersedot untuk operasional dinas,” ungkapnya.

Kendati demikian, Yuliadin mengatakan, paling tidak pada Rabu (14/9) ini pihaknya akan rapatkan di tingkat Badan Musyawarah (Banmus). Namun sudah banyak anggota Dewan menyoroti soal gemuknya struktur OPD yang diajukan Dewan.

Selain itu, Yuliadin juga menegaskan, belum dibahasnya KUA/PPAS untuk APBD Perubahan 2016 sambil menunggu penyesuaian dengan OPD yang baru. Dewan tidak ingin, Raperda yang disahkan tidak bisa dimanfaatkan karena nomenklatur OPD berbeda antara dokumen APBD Perubahan dengan OPD yang baru. “Makanya kami menunggu penyesuaian dengan OPD yang baru,” katanya. Sehingga kesepakatan KUA/PPAS dilakukan bersamaan dengan pengesahan Perda OPD dan menjadi rujukan untuk pembuatan RKA masing – masing SKPD.

Sebelumnya, Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat pengantar pembuatan Raperda OPD sesuai PP 18 tahun 2016 ke dewan untuk dibahas bersama. Namun hingga saat ini, pihaknya belum ada konfirmasi untuk jadwal pembahasannya. “Raperda OPD sudah kami ajukan ke Dewan, silahkan tanyak ke Dewan,” katanya.

Perangkat daerah yang diajukan esekutif ke Dewan yaitu sebanyak 24 Dinas dan 6 Badan di luar Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat. Terjadi penambahan 1 Dinas dari perencanaan sebelumnya, dimana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi 2 Dinas yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sementara 22 Dinas lainnya yaitu Dinas Dikpora (tipe B), Dinas Kesehatan (tipe B), Dinas Sosial (tipe A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (tipe B), Dinas PU (tipe B), Dinas Perhubungan (tipe B), Dinas Komunikasi dan Informatika (tipe B), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (tipe B), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (tipe A), Dinas Pertanian (tipe A), Dinas Perkebunan (tipe B), Dinas Pangan (tipe A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (tipe B).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (tipe B), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (tipe B), Dinas Lingkungan Hidup (tipe B), Dinas Kelautan dan Perikanan (tipe B), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tipe A), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tipe B), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (tipe A), Dinas Perumahan dan Penataan Ruang (tipe B), dan Satuan Polisi Pamong Praja (tipe B).

Sementara Badan daerah antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (tipe A), Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (tipe B), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (tibe B), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (tipe B), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tibe B), dan Badan Pendapatan Daerah (tipe B). Pada Setda Dompu dengan kategori tipe A, dibentuk 3 asisten dengan 3 orang staf ahli Bupati dan 11 Bagian dari saat ini hanya 7 Bagian.

Dengan demikian, ada beberapa Dinas saat ini yang dimekar menjadi 2 yaitu Dinas PU, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Nakertrans, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan, Dinas PPKAD, dan Badan PP KB. “Biaya operasional ini tidak seberapa. Biasanya untuk operasional kantor Rp.400an juta, tapi anggaran yang bisa didatangkan untuk daerah milyaran,” kata Kabag Ortal Setda Dompu, H Maujud, S.Sos. (ula)