OPD Keroyokan Respon Keluhan Masyarakat di Portal “NTB Care”

Rumah warga miskin yang diadukan melalui portal NTB Care. Foto : care.ntbprov

Mataram – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB semakin menunjukkan keseriusannya merespon keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui portal NTB Satu Data.

Dalam satu kasus yang dilaporkan masyarakat, respons bisa datang dari dua sampai tiga OPD. Seperti kasus rumah kumuh dan warga miskin yang diadukan akun a121212. Pengaduan ini direspon Dinas Sosial terkait bantuan sosialnya, juga direspons Dinas PUPR untuk urusan bangunan rumah reot warga.

Iklan

Dalam laporan yang diposting akun a121212. Warga miskin Inaq Sahrah dilaporkan tinggal di Dusun Pemoles Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Inaq Sarah hidup sebatangkara, menjanda dan tidak punya anak. “Kehidupan sehari hari hanya mengharap dari sanak kerabat sekedar untuk makan dan minum menyambung hidup,” tulis a121212.

Rumahnya kecil dan tidak layak huni, menyelip diantara 300 lebih rumah Kepala Keluarga (KK) di kampungnya. Dari ratusan rumah itu, hanya Inaq Sahrah yang rumahnya tidak layak huni.

“Kami berharap Pemprov NTB melalui Dinas Perkim dan Dinsos untuk segera memberikan bantuan rumah layak huni dan PKH,” tulis a121212.

Respon pertama datang dari admin disoscapilntbprov. “Terima kasih atas laporannya, apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi? untuk menanyakan detailnya,” jawab Dinsos.

Akun pelapor pun memposting nomor kerabat warga miskin tersebut di nomor 08523770141.

Selain Dinsos, Dinas Perkim Provinsi NTB juga merespon. “Terima kasih atas laporannya, tim Disperkim Provinsi NTB akan melakukan survey ke lapangan,” tulis admin disperkimntbprov.

Dalam urusan pengaduan soal pupuk baru baru ini melalui portal NTB Care, direspon dua dinas sekaligus, Distanbun dan Disdag Provinsi NTB.

Sebagaimana dijelaskan Distanbun atas pertanyaan akun Dou, Selasa 19 November 2021 lalu. Akun ini meminta agar Dinas meninjau harga pupuk di Kabupaten Bima, khusus di Kecamatan Donggo.

Di mana, harga pupuk bisa tembus hingga 200.000 per zak (50 kg). “Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) 125.000/zak,” akun tersebut.

Disdag Provinsi NTB meminta akun tersebut merinci alamat pengecer atau distributor dimaksud, agar segera ditindaklanjuti.

Tim Distanbun Provinsi NTB merespon dengan penjelasan. Dijelaskan mengenai langkah langkah pengendalian pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi.

1. Setiap kios atau pengecer wajib membuat dan memasang spanduk baliho ukuran minimal 2m x 1,5 meter terkait dengan data e-RDKK masing2 kios dan pengecer

2. Setiap kios atau pengecer wajib membuat dan memasang baliho yang memuat Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian nomor 49 tahun 2020.

3. Setiap pembelian pupuk bersubsidi, kios atau pengecer wajib menggunakan nota pembelian sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap untuk petani dan satu rangkap untuk kios atau pengecer.

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengaduan itu, admin disdagntbprov juga meminta pelapor menyebutkan juga alamat lengkap distributor atau pengecer dimaksud agar bisa ditindak lanjuti.

Sebab hari ini yang sama, Kadistanbun Muhammad Riadi dan Kabid PPDN Dinas Perdagangan NTB sedang berada di Bima terkait koordinasi anjloknya harga bawang. Agar dapat dikoordinasikan dengan Kadis Pertanian Bima. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional