OPD Keluhkan Anggaran Belum Cair

H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram kembali mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran. Sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) jadi pemicu. Program dipastikan terjadi penumpukan pada akhir tahun anggaran.

Seorang pejabat yang enggan dikorankan identitasnya mengeluhkan pengelolaan sistem keuangan terkesan ribet. Pengajuan anggaran untuk membayar listrik dan air sulit dicairkan. Padahal itu sangat penting untuk keberlangsungan operasional di kantor. “Mau cairkan GU saja ndak bisa. Saya protes ke BKD mau diputus listrik di kantor ini,” katanya dikonfirmasi pekan kemarin.

Iklan

Badan Keuangan Daerah (BKD) yang memiliki kewenangan mengatur anggaran semestinya fleksibel. Artinya, tidak mengacu pada sistem informasi perencanaan daerah yang belum sempurna pelaksanaannya. Sementara, sistem informasi manajemen daerah (Simda) digunakan sebelumnya dinonakfitkan. Dampaknya menimbulkan kegaduhan karena anggaran dinas tidak bisa dicairkan. Semestinya kata dia, Simda tetap dijalankan sembari sempurnanya penerapan SIPD di daerah. “Bukan malah dimatikan. Sekarang mau kembali lagi ke Simda kan agak repot,” ujarnya.

Pejabat lainnya juga mengeluhkan hal serupa. Program dinas termasuk pembayaran pekerjaan tidak bisa dieksekusi. Pihaknya murni hanya menerima gaji. Sedangkan, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) kembali ditunda. “Kita terima gaji saja. Ndak ada yang bisa kita kerjakan,” ucapnya.

Dia menilai orang – orang di BKD terlalu kaku menerjemahkan aturan. Semestinya, dicarikan solusi jika sistem baru tidak bisa dilaksanakan. Kendala sama juga dialami di provinsi, tetapi anggaran tetap bisa dicairkan. “Kita di Mataram kaku sekali. Belum lagi bendahara di BKD positif Covid-19, harus nunggu sembuh dulu baru uang cair,” ucapnya.

Menanggapi kelurahan OPD, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengaku sedang mencarikan cara agar anggaran bisa dicairkan. Hal ini dikonsulitasikan dengan pemerintah pusat supaya tetap berjalan. Karena, SIPD belum bisa diterapkan secara sempurna. “Sebenarnya tidak ada yang perlu dikeluhkan. Kita terus mencari solusi,” kata Eko.

Pihaknya menyiasati dengan mempararelkan SIPD dengan Simda. Jika tetap dilaksanakan SIPD, anggaran tidak bisa dieksekusi. Risiko terjadinya penumpukan program di akhir tahun anggaran, Sekda menegaskan bahwa SIPD adalah kebijakan pemerintah pusat dan tetap dilaporkan permasalahan dihadapi daerah. Meski terjadi penumpukan program dipastikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tidak akan terjadi karena anggaran telah terdistribusi. “Ini kebijakan pusat. Ndak mungkin juga banyak silpa,” ujarnya. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional