OPD Hulu Ikut Garap Industri Olahan, Program Industrialisasi Dinilai Tumpang Tindih

H. Amry Rakhman (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Eksekusi program industrialisasi Pemprov NTB dinilai tumpang tindih antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, ada OPD hulu atau penghasil bahan baku yang ikut menggarap industri pengolahan.

Menangapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si menyatakan bahwa dalam konteks agribisnis, OPD hulu masih dapat menangani industri pengolahan.

Iklan

‘’Supaya dia dalam satu sistem. Karena di dalam SKPD hulu juga ada program tentang penanganan pascapanen. Sehingga dalam batas-batas tertentu sesuai dengan karakteristiknya masih bisa mengolah hasil (bahan baku),’’ ujar Amry dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 12 Oktober 2020.

Amry menjelaskan, industri pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi masih ditangani oleh OPD hulu. Misalnya, pengolahan jagung menjadi tepung jagung, maka industri pengolahannya masih ditangani Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Namun, jika tepung jagung sudah diolah lagi menjadi pelet atau pakan, maka industri pengolahannya ditangani Dinas Perindustrian. ‘’Supaya jangan numpuk semua di Dinas Perindustrian. Nanti secara bertahap, kalau sudah sempurna memang harus bergeser ke Dinas Perindustrian,’’ jelasnya.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini mengatakan, ada tahapan yang dibuat untuk peralihan. Dalam batas-batas tertentu, industri pengolahan masih ditangani OPD hulu.

Ia menjelaskan, alasan OPD hulu ikut menggarap industri olahan. Menurut Amry, hal tersebut berkaitan dengan kelompok tani, peternak atau nelayan yang juga berperan sebagai pengolah bahan baku yang dihasilkan.

‘’Jadi, dua pendekatan. Satu, pendekatan orang. Kedua, pendekatan usaha,’’ terangnya.

Petani, selain menjalankan fungsi usaha tani, juga bisa melakukan pengolahan bahan baku dalam batas tertentu. Hal inilah, kata Amry disebut pengolahan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani dan keluarganya. Sehingga, industri olahan tetap ditangani Distanbun, bukan Dinas Perindustrian.

‘’Misalnya nelayan nanti dia sebagai nelayan. Tapi dia juga mengeringkan ikan. Dalam batasan tertentu dia bisa mengolah ikan  menjadi tepung ikan. Itu masih ditangani di Dinas Perikanan. Karena pelakunya masih keluarga nelayan,’’ imbuhnya.

Namun, jika yang masuk adalah perusahaan yang membangun industri perikanan. Maka nanti industri olahan tersebut ditangani Dinas Perindustrian.

‘’Bukan masalah industri skala besar atau tidak. Masalah dia dipandang nanti sebagai satu sistem yang kalau dalam konteks agribisnis kita beri makna pengolahan langsung di OPD hulu,’’ tandasnya.

Amry menambahkan, industri pengolahan yang merupakan turunan kedua, ketiga dan keempat maka ditangani di Dinas Perindustrian. ‘’Kalau turunan langsung, masih di OPD hulu. Seperti jagung menjadi tepung jagung. Itu masih barang setengah jadi. Tapi kalau sudah jadi pelet, pakan ikan, atau lainnya, maka Dinas Perindustrian,’’ jelasnya.

Ia kembali memberikan contoh seperti industri permesinan yang berada di Dinas Perindustrian. Karena industri permesinan sudah mengolah barang yang sudah diolah sebelumnya.

‘’Ini untuk tahap berbagai tugas saja, namanya tahap transisi. Tapi nanti kalau sudah sempurna semua, baru di Dinas Perindustrian. Tapi tetap dijaga hulu, hilir dan tengahnya. Itu namanya dalam tahap seperti itu. Supaya berbagi tugas. Tinggal dibuat batasannya saja,’’ kata Amry.

Sebagaimana diketahui, pada 2019, gubernur  menginstruksikan Kepala OPD untuk mewujudkan sejumlah program strategis di tahun 2020. Seperti mewujudkan pabrik pakan ternak. Gubernur menunjuk langsung tiga pimpinan OPD  untuk mewujudkan misi pendirian pabrik pakan ternak.  Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala Disnakeswan NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai di tahun 2020. Seperti pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas. Gubernur menunjuk Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB untuk mengawalnya.

Selain itu, gubernur juga meminta agar pembangunan smelter di KSB agar segera dimulai. Ia meminta Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas ESDM  untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB untuk mengawalnya. Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur.

Untuk mengawal rencana ini, gubernur menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan. Kadis Perikanan dan Kelautan juga diminta memastikan agar NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perdagangan, gubernur meminta agar memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya. Untuk target swasembada telur, diminta  kepada Kepala Disnakeswan dan Kepala Distanbun NTB untuk mengawal. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional