Ongkos Umrah Berpotensi Naik Hingga 30 Persen

Ketua Umum Asosiasi Himpunan Penyelenggara Haji (Himpuh), Budi Darmawan (kiri) didampingi Direktur Muhsinin Tour & Travel, Ahmad Muharis. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Meski belum ada kepastian pemberangkatan jemaah umrah ke tanah suci Makkah, ongkosnya berpotensi naik karena penyesuaian komponen biaya penerapan protokol Covid-19. Kenaikkannya diperkirakan 20 – 30 persen. Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Himpunan Penyelenggara Haji (Himpuh), Budi Darmawan didampingi Direktur Muhsinin Tour & Travel, Ahmad Muharis.

Dihubungi via telpon sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Rabu, 22 September 2021, Budi menegaskan, kemungkinan kenaikan ongkos umrah antara 20 – 30 persen tersebut pasti terjadi. Kendati demikian, potensi kenaikan ongkos umrah ini menurutnya tidak menjadi persoalan bagi jemaah.

Iklan

Apalagi jemaah yang sangat rindu ingin ke Baitullah, dua tahun karena pandemi Covid-19 pemberangkatkan haji dan umrah tertahan tentu membuat rindu beribadah di tanah suci ini membuncah. Mukernas yang digelar oleh Himpuh membahas beberapa hal. Misalnya, informasi-informasi tentang persiapan pelaksanaan umrah. Sampai saat ini belum ada informasi pasti dari pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia, kapan pemberangkatan jamaah umrah bisa dilakukan.

Pemerintah kedua negara tengah mencari win-win solution, memastikan kesiapan kedua belah pihak untuk memberangkatkan dan menerima calon jemaah umrah. Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah jaminan dari pemerintah Indonesia. Harus ada keberanian untuk menjamin tidak adanya jemaah yang berangkat umrah membawa virus Covid-19 ke Saudi Arabia.

Sehingga masyarakat/calon jemaah umrah benar-benar harus bisa menyesuaikan diri mengikuti ketentuan vaksinasi, PCR, bahkan karantina sebelum dan sesudah berumrah. Himpuh intens dilibatkan oleh pemerintah terkait dalam pembahasan teknis penyelenggaraan ibadah umrah. Seluruh departemen pemerintah, Satgas, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Imigrasi bahkan dengan legislative sering duduk bersama membahas kesiapan penyelenggaraan umrah.

“Sementara ini belum ada kepastian kapan umrah bisa dilaksanakan. Tetapi kemungkinan tidak lama lagi, in syaa Allah, setelah Indonesia menerapkan satu pintu pemberangkatan. Semua kontroler ada di bawah Kementerian Agama,” jelasnya. Satu pintu dimaksudkan Budi, pemberangkatan jemaah umrah ke tanah suci Makkah, rencananya hanya akan dilakukan melalui Bandara Cengkareng, Jakarta. Dan ditempatkan di Asrama Haji.

Himpuh masih meminta agar bisa menerbangkan langsung calon jemaah umrah dari enam embarkasi di Indonesia. Misalnya dari Jawa Timur, Sulawesi dan beberapa embarkasi lainnya. Namun, rupanya pemerintah masih ingin memantau pemberangkatan calon jemaah umrah ini hanya dari satu pintu di Cengkareng dan telah melalui tahapan yang disyaratkan.

“Keputusan ada di negara untuk memberikan izin. Baik Indonesia, maupun Arab Saudi. Sedang ada negosiasi kedua negara. Dan kita berharap dan meminta supaya secepatnya penyelenggaraan ibadah umrah dari Indonesia bisa dilaksanakan,” demikian Budi. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional