Ombudsman NTB Temukan Dugaan Pemotongan Dana BSM di Lobar

Mataram (suarantb.com) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan beberapa oknum guru yang diduga melakukan pemotongan dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) kepada penerima di Lombok Barat (Lobar). Oknum-oknum tersebut diduga kuat melakukan aksinya atas perintah kepala sekolah yang bersangkutan.

Dalam konferensi pers, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengungkap kejadian tersebut mulai marak di beberapa sekolah di Lobar dengan menunjukkan sebuah video bukti adanya pemotongan BSM. Ombudsman menganggap sektor pendidikan merupakan hal yang paling penting diperhatikan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat miskin.

Iklan

Negara telah menganggarkan BSM untuk menjamin pendidikan masyarakat miskin. Namun faktanya, program ini diganggu oleh adanya praktek gelap oknum kepala sekolah, dengan melakukan pemotongan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, Ombudsman saat ini menyoroti sekolah-sekolah yang ada di Lobar. Praktek tersebut dilakukan dengan intimidasi, membuat kesepakatan dengan orang tua siswa, kemudian melakukan pemotongan sekian persen dari jumlah BSM yang didapatkan.

“Ini dilakukan dengan kesepakatan. Padahal kesepakatan ini menyalahi aturan,” jelasnya, Selasa, 20 September 2016.

Salah satu modus yang cukup mencengangkan yaitu diduga oknum-oknum guru tersebut mendatangi bank tempat pencairan BSM atas perintah kepala sekolah. Oknum guru kemudian mencegat orang tua penerima BSM dan meminta bagian dari dana BSM tersebut. Besar dana yang didapatkan antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu, oknum guru memotong dana yang didapat hingga sebesar Rp 100 ribu.

Jika hal tersebut dibiarkan akan mengganggu proses pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin. Oleh sebab itu, Ombudsman memutuskan segera menghentikan praktek ini sedini mungkin, dengan melakukan penghentian langsung ke lapangan. Melalui beberapa prosedur Ombudsman mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian segera berkoordinasi dengan Pemkab Lobar.

“Karena kegiatan ini melanggar tindak pidana, kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak permasalahan ini,” pungkasnya. (rdi)