Ombudsman NTB : Pungli PPDB Wujud Kegagalan Pemerintah

Mataram (suarantb.com) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di NTB hampir tidak pernah terlepas dari dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan pihak sekolah. Tidak hanya sekolah negeri, penyakit tahunan ini juga menyasar sekolah-sekolah swasta.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim SH, MH mengatakan fenomena pungli tersebut tidak terpisah dari tidak tertibnya kota dan kabupaten dalam menaati peraturan dan petunjuk teknis (juknis) yang dibuat sendiri, dan juga merupakan wujud kegagalan pemerintah dalam membina sekolah swasta.

Iklan

“Hal itu tidak terpisah dari tidak tertibnya kota dan kabupaten menaati peraturan dan juknis PPDB yang mereka buat sendiri. Misalnya batas-batas rombongan kelas, itu kan membengkak sampai 100 persen lebih. Itu artinya salah satu wujud kegagalan pemerintah membina sekolah swasta, kasihan sekolah swasta juga kalau begitu caranya,” ujar Adhar, Kamis 21 Juli 2016.

Menurut Adhar, Ombudsman NTB menerima laporan terkait maraknya pungli hampir dari semua kabupaten yang ada di NTB. Sementara jumlah pungli berkisar dari ratusan ribu hingga mencapai hampir empat juta rupiah.

“Di Lombok Timur ada sekolah yang sudah di demo masyarakat, di KLU ada orang tua wali mengadu ke bupati/wakil bupati, di kabupaten lain juga ada indikasi-indikasi seperti itu yang tingkatnya sudah meresahkan, karena pungutan dari jumlah ratusan ribu sampai mendekati angka 4 juta. Ini kan saya kira sudah ndak bener,” terang Adhar.

Adhar menjelaskan di tingkat SD dan SMA telah ada Permendikbud yang melarang adanya pungli dalam bentuk apapun. Sementara di tingkat SMA telah ada Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 (PP 17/2010) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Itu sudah clear menegaskan bahwa sekolah maupun komite sekolah dilarang memungut biaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain itu dalam PP 17/2010 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), menurut Adhar, sekolah maupun komite sekolah dilarang untuk mengelola seragam. Adhar memberikan solusi terkait pengelolaan seragam, di mana dilakukan dengan cara dikelola oleh koperasi.

Sementara terkait maraknya praktik pungli di sekolah-sekolah saat PPDB, dari hasil analisa dan pengamatan Ombudsman RI, dikarenakan minimnya pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap masing-masing sekolah.

“Mestinya Pemda melalui Inspektorat melakukan pembinaan kepada kepala sekolah. Pembinaan harus lebih keras lagi dilakukan oleh kepala daerah, karena itu ditingkat kabupaten/kota,” terangnya.

Dalam Undang-undang SPN, disebutkan Kemendikbud berwenang mengatur pendanaan sekolah tingkat SD dan SMP. Sedangkan dalam PP 17/2010 memberikan ruang pada publik untuk ikut berpartisipasi termasuk kepada pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Boleh mendorong peran serta publik ikut serta membiayai pendidikan, dan saya berharap warga masyarakat berpartisipasi membantu karena tidak semuanya bisa ditangani pemerintah, tapi sekolah harus mengelola itu secara adil, dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Menurut Adhar, ciri-ciri sumbangan yang sehat tidak boleh ditentukan nominal jumlah yang akan disumbangkan dan juga batas waktu dalam memberikan sumbangan. Kemudian sumbangan yang diberikan harus secara sukarela.

“Bagaimana kalau pungutan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan? Tetap tidak boleh, kesepakatan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi batal demi hukum,” jelasnya.

Kendati demikian menurut Adhar, banyak juga sekolah-sekolah yang tidak melakukan pungutan PPDB, namun tetap bisa melaksanakan PPDB dengan baik. (szr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here