Ombudsman Layangkan Panggilan Terkait Kasus Buku Madrasah

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman NTB melayangkan panggilan ke sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) NTB terkait temuan dugaan maladministrasi pengadaan buku dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Panggilan untuk klarifikasi Rabu, 31 Oktober 2018.

‘’Rabu (hari ini) kita akan panggil mereka, untuk pendalaman akhir. Ini terkait kewenangan kita soal indikasi pelanggaran maladimistrasi,’’ kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim SH, MH kepada Suara NTB, Selasa, 30 Oktober 2018. Sementara untuk dugaan tindak pidana, sudah diserahkan sepenuhnya  kepada Polda NTB karena berwenang dalam urusan proses hukum.

Iklan

Terkait kewenangannya, pemanggilan itu untuk melakukan pendalaman akhir untuk temuan dugaan pelanggaran prosedur pada pengadaan buku untuk ribuan madrasah se NTB. Namun tidak  dijelaskan siapa saja yang akan dipanggil mulai Rabu itu dan materi lebih jauh soal isi klarifikasi.

Tapi katanya, hasil klarifikasi untuk pendalaman akhir itu untuk dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Semua hasil pemeriksaan dan permintaan keterangannya akan dituangkan dalam LAHP tersebut.  ‘’Di situ (LAHP) ada hasil temuan  kami. Kemudian kesimpulan dari dugaan kekeliruan serta tindakan tindakan korektif yang wajib sifatnya ditaati oleh Kemenag,’’ tegas  Adhar.

Dalam semua bentuk indikasi pelanggaran maladministrasi pengadaan buku dana BOS yang ditemukan pihaknya, sifatnya wajib dilakukan perbaikan. Seperti dalam mekanisme pengadaan buku dan belanja dana BOS untuk 2.256 madrasah dengan nilai sekitar Rp200 miliar lebih.  Sebab sudah ada dugaan kuat terjadi kesalahan prosedur.

‘’Nanti dalam LAHP itu akan sampaikan bentuk kesalahan kesalahannya.  Sebab ini persoalan serius.  BOS itu tata kelola pendidikan, khususnya bagi warga miskin di madrasah. Intinya kesalahan itu sifatnya  wajib diperbaiki,’’ tegasnya.

Jika tidak dilakukan perbaikan, maka kesalahan itu dipastikannya akan terakumulasi menjadi tindak pidana korupsi karena perbuatannya terus berlanjut. Sehingga tujuan untuk memperbaiki pendidikan khususnya di madrasah gagal tercapai.

‘’Jika ini menumpuk menjadi kasus korupsi, kami khawatir tidak tercapainya perbaikan SDM melalui pendidikan. Intinya kami tidak mau main main soal ini,’’ tandasnya.

Setelah dituangkan dalam LAHP, selanjutnya akan dilakukan monitoring perbaikan atas semua temuan tersebut. Jika tidak ada tindakan lanjut perbaikan, maka pihaknya akan koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan Inspektorat. Lebih jauh akan dikeluarkan rekomendasi ke Ombudsman RI jika masih tetap membandel.

‘’Sejauh mana kepatuhan mereka memperbaiki beberapa kesalahan dalam temuan maladministrasi. Kita lihat lagi, tidak mau berandai andai (soal tindaklanjut).  Ada proses sesuai dengan UU Pelayanan Publik dan UU Ombudsman,’’ tandasnya.

Kabid Pendidikan Madrasah,  Hj.Eka Muftatiah SH,MH siap memenuhi panggilan Ombudsman atas  temuan dugaan maladministrasi itu. Semua kejanggalan sesuai hasil investigasi lapangan Ombudsman akan diberikan klarifikasi. ‘’Kita siap kalau dipanggil Ombudsman kapan saja,’’ ujarnya.

Gambaran awal disampaikannya, bahwa tidak ada upaya nepotisme mengarahkan pengadaan buku tersebut kepada rekanan tertentu, khususnya PT. AK. Semua kebijakan itu diserahkan kepada madrasah  untuk menentukan tempat dan spek pembelian buku.

Namun jika Ombudsman punya temuan lain, pihaknya kooperatif untuk menjelaskan. “Itu kan kewenangan Ombudsman untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Kita kooperatif penuhi panggilan,” jelasnya. (ars)