Dewan Dukung Penambahan Anggaran KONI NTB

0

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengatakan pihaknya mendukung penuh tambahan anggaran KONI NTB yang akan diajukan ekskutif untuk kebutuhan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Dia berharap anggaran KONI NTB untuk kebutuhan PON 2020 lebih besar dibanding anggaran yang diterima KONI NTB menghadapi PON di tahun 2016.

“Kalau PON 2016, Pemprov NTB mendukung anggaran KONI sebesar Rp 22 Miliar, kami berharap anggaran untuk KONI NTB di tahun 2020 bisa lebih dari itu”ucapnya.

Mahalli Fikri menyatakan hal tersebut setelah menghadiri acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI NTB di Wisma Tambora belum lama ini. Dia mengatakan sangat mengapresiasi prestasi olahraga NTB yang mampu bersaing di kancah nasional.

Dijelaskannya, pihak KONI NTB membutuhkan anggaran relatif besar untuk mempersiapkan atlet mengikuti PON 2020. Namun saat ini Pemprov NTB baru menganggarkan Rp10 Miliar lewat APBD murni tahun 2020. Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim dan sangat kurang.

Terkait minimnya anggaran tersebut, pihaknya mendesak pihak eksekutif untuk menambah anggaran KONI NTB di APBD Perubahan tahun 2020. Dia berharap anggaran KONI NTB untuk persiapan atlet mengikuti PON tahun 2020 lebih besar dari persiapan KONI menghadapi PON tahun 2016.

Diakuinya, pada mengikuti PON 2016, KONI NTB mendapat dukungan anggaran dari Pemprov NTB sebesar Rp22 Miliar. Dia berharap nilai anggaran yang dapat diterima KONI.

NTB tahun 2020 harus lebih di Rp22 Miliar. Itu artinya Pemprov diminta untuk menambah sebesar Rp15 Miliar lagi di APBD Perubahan 2020 tentu hal itu disesuaikan dengan kebutuhan KONI NTB.

Terkait dukungan pihaknya terhadap KONI NTB atau pun bidang olahraga, pihak Komisili V yang membidangi olahraga akan mendesak Badan Anggaran (BANGGAR) di DPRD NTB untuk memperjuangkan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada KONI NTB dan juga kepada Dispora NTB.

Namun terkait dukungan itu juga dikembalikan lagi kepada eksekutif yang akan mengajukan anggaran KONI saat pembahasan APBD Perubahan sekitar bulan Juni dan Juli 2020, sebab pihaknya sifatnya menyetujui.

“Kami di DPRD NTB sifatnya menyetujui, mengurangi dan menambah anggaran. Namun kembali kepada pihak eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran. Namun demikian Kami di komisi V punya lima orang anggota menjadi anggota banggar yang bisa menyuarakan hal itu,” tegasnya. (fan)