Rawan Penyelewengan Anggaran, Pejabat Publik Diminta Mundur dari Kepengurusan Inti KONI

Mataram (Suara NTB) – Dunia keolahragaan nasional tengah mendapat perhatian luas dari masyarakat, setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi terbelit dugaan kasus Tipikor dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) baru-baru ini. Di sejumlah daerah, termasuk NTB sejumlah pihak mulai menyoroti problem yang ada dalam tubuh KONI daerah.

Menurut sebagian pihak, kasus yang terjadi di KONI pusat menyeret keterlibatan Menpora, dinilai tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi di Provinsi NTB dan disejumlah KONI daerah Kabupaten/Kota di NTB. Pasalnya, sampai sejauh ini sejumlah KONI di Kabupaten/Kota diduga telah melakukan pelanggaran hukum, menyangkut struktur kepengurusan di tubuh organisasi keolahragaan itu.

‘’Melihat kasus Menpora yang manjadi tersangka dugaan pelaku Tipikor dana hibah KONI pusat. Saya melihat di NTB ini ada potensi ke arah sana. Karena banyak sekali dugaan pelanggaran regulasi dan pelanggaran tersebut berkaitan dengan anggaran yang digelontorkan kepada KONI sendiri,’’ ujar Ruslan Turmuzi, juru bicara anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI-P, Senin, 23 September 2019.

Dugaan pelanggaran yang dimaksudkan Ruslan adalah menyangkut keberadaaan sejumlah pejabat publik, yakni antaranya ada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota Dewan  menjabat dalam struktur kepengurusan KONI. Padahal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2005 tentang kelolahragaan nasional, pejabat publik dilarang untuk menjadi pengurus KONI.

Baca juga:  Porkemi Dompu Kirim Delapan Atlet di Kejuaraan Antar Graha NTB

‘’Dalam pasal 56 ayat -14, pejabat publik dilarang merangkap sebagai pengurus inti KONI. Pejabat publik seperti kepala daerah, hakim, DPRD, dan ASN tidak boleh jadi pengurus KONI. Tapi yang terjadi di NTB, sejumlah KONI di daerah, pengurus intinya banyak diisi oleh pejabat

publik,’’ ungkapnya.

Ruslan kemudian menyebutkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang larangan bagi para pejabat publik tersebut untuk merangkap jabatan sebagai pengurus inti di KONI. Pertama yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2005 tentang kelolahragaan nasional, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007. Larangan tersebut juga diperkuat lagi oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/2398 tahun 2011 dan kembali diperkuat dengan SE Nomor: 800/148/ tahun 2012.

‘’Kenapa kita soroti hal ini, karena ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dialokasikan ke KONI melalui mekanisme hibah daerah. Masak kepala daerah yang memberikan anggaran, tapi kemudian anggaran itu digunakan untuk dirinya sendiri. Kalau pengurusnya saja tidak sah, bagaimana dengan penggunaan anggarannya,’’ tandasnya.

Baca juga:  Atlet NTB Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia

Karena itu, Ruslan pun mendorong kepada para pejabat publik yang menjabat sebagai pengurus inti di KONI agar mengudurkan diri. Menurutnya, sejumlah pengurus KONI di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang mengudurkan diri secara bersamaan, karena menjadi pejabat publik patut dicontoh oleh para pejabat publik yang juga menjadi pengurus KONI di NTB.

‘’Dengan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, kita harapkan para pengurus KONI yang menjadi pejabat publik, untuk segera mengundurkan diri. Ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. Karena setiap kebijakan yang diambilnya punya implikasi. Mereka harus memberikan contoh kepada publik,’’ tegasnya.

Diketahui sejumlah pejabat publik di Kabupaten/Kota di NTB saat ini  menjabat sebagai pengurus inti KONI. ‘’ Semestinya mereka seperti HM.Kasdiyono pada saat terpilih menjadi anggota DPRD NTB, tahun 2014 lalu, beliau langsung mengudurkan diri menjadi Ketua KONI NTB,’’ pungkasnya. (ndi)