Suksesi KONI NTB Memanas, Ini Penyebabnya

Mataram (Suara NTB) – Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) figur  bakal calon Ketua KONI NTB menuai protes dari beberapa cabor. Pengurus cabor balap motor mengatakan, pembentukan tim penjaringan itu cacat hukum. Sementara, tim penjaringan dan penyaringan Musorprov KONI NTB mengatakan tuduhan pengurus balap motor itu  sangat  tendensius.

Demikian informasi yang diterima Suara NTB kepada dua figur yang berseberangan, Jumat, 9 Juni 2017 kemarin. “Kami sudah ingatkan Tim Penjaringan melalui Pak Dachlan Bandu dan M. Iqbal bahwa apa yang mereka lakukan itu cacat hukum,” ucap Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin, S.Sos kepada Suara NTB belum lama ini.

Menurut Haedin, mestinya pimpinan KONI membuat rapat anggota lagi atau rapat koordinasi untuk membahas draf usulan penjaringan, penyaringan dan pemilihan Ketua KONI Provinsi NTB.

“Jangan memaksakan kehendak yang merusak tatanan berorganisasi KONI dan cabor- cabor. Kalau itu tidak dilakukan dan dilaksanakan maka terjadi konflik dan Musorprov bisa cacat hukum,” tegas Edo – sapaan akrabnya.

Lanjutnya, soal jadwal Musorprov juga ditetapkan dalam rapat anggota bulan Juni tapi dimolorkan Juli. Menurut Edo, dalam berorganisasi KONI NTB tak boleh mengambil keputusan sepihak.

Baca juga:  Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB

“Perubahan jadwal juga harusnya dikoordinasikan dengan cabor-cabor. Jadi untuk apa kami mengikuti mekanisme pencalonan yang jelas-jelas cacat hukum karena melanggar AD/ART  KONI,” tuturnya.

Menurut Edo, mekanisme penjaringan sengaja dibuat seperti itu untuk kepentingan bakal calon tertentu. Mestinya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan cabor-cabor.

“Masa yang mau nyalon jadi ketua KONI dibatasi. Masih banyak figur-figur  yang mau pimpin dan urus KONI. Jangan hanya mereka-mereka  itu saja yang merasa memiliki KONI,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Tim Penjaringan dan

Penyaringan Calon Figur Ketua KONI NTB, Mufti Murad yang dimintai tanggapannya menanggapi dengan serius pernyataan Edo. Mufti Murad yang biasa disapa Ayi mengatakan pernyataan Edo terlalu tendensius.

“Pernyataan Pak Edo yang mengatakan pembentukan penjaringan dan penyaringan  calon figur ketua KONI NTB cacat hukum itu terlalu tendensius. Karena belum bekerja  kami sudah dituding tidak fair,” ucapnya.

Dikatakan Ayi, tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) sudah bekerja sesuai AD/ART KONI. Dan Ayi mengaku pihaknya sudah begitu transparan dalam bekerja, namun masij juga dituding cacat hukum.

Baca juga:  Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB

Menurut Ayi, TPP dibentuk oleh KONI NTB untuk menyusun mekanisme pencalonan figur calon ketua KONI NTB. Pihak TPP membuat standar bagi calon ketua KONI NTB yang akan mencalonkan diri untuk menjadi calon Ketua KONI NTB di Musprov KONI NTB Juli 2017 agar calon ketua yang diusulkan anggota KONI benar-benar memiliki kemampuan dalam memimpin organisasi olahraga.

Lanjutnya, hasil penjaringan figur calon ketua yang dilakukan oleh TPP nanti akan dilaporkan kepada pimpinan sidang dalam Musorprov KONI NTB. Oleh pimpinan sidang nanti, laporan TPP akan disahkan atau tidak tergantung dari peserta Musprov KONI NTB yang merupakan anggota KONI.

Jumlah anggota KONI NTB yang memiliki hak suara untuk mengesahkan atau tidaknya  laporan tim penjaringan itu, kata Ayi, bergantung pada sebanyak 57 anggota KONI. Salah satunya, Pengprov IMI NTB.

“Kok belum apa-apa pak Haedin sudah menuding kami tidak fair dan cacat hukum. Silakan saja bicara seperti itu nanti, tapi disampaikan kepimpinan sidang dalam Musorprov KONI NTB bulan Juli  2017. Tidak usah diperdebatkan lagi,” terangnya. (fan)