Oknum Timses Cabut SK Honorer, Bupati Sukiman : Mencoreng Nama Baik Kepala Daerah

Bupati Lotim,  H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, angkat bicara terkait adanya oknum tim sukses inisial M yang bermain dalam penerbitan SK tenaga honorer di daerah ini. Menurut bupati, perbuatan yang dilakukan oleh oknum tim sukses dapat mencoreng nama baik kepala daerah dan Pemkab Lotim.

Terkait pencabutan SK oleh oknum tim sukses untuk dilakukan pembinaan, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menegaskan yang berhak melakukan pembinaan yakni BKPSDM dan instansi terkait. Misalnya honorer di Dinas Kesehatan, maka yang berhak melakukan pembinaan adalah Dinas Kesehatan, RSUD R. Soedjono Selong dan BKPSDM Lotim. Bukan orang perorangan yang mengatasnamakan dirinya tim sukses, apalagi menjual nama kepala daerah.

Iklan

  “Kalau orang perorang masuk, iya amburadul sudah negara ini. Diatur oleh orang perorangan tidak bisa itu dibiarkan,” tandas bupati.

Kalaupun orang yang mempermainkan SK itu mengaku tim sukses Sukma waktu itu, kata bupati, mantan Dandim 1615 Lotim ini juga mempertanyakan apa bukti dirinya mengaku tim sukses. Apakah ada surat perintahnya menjadi tim sukses. Terkait persoalan inipun, bupati menegaskan bahwa tindakan itu dapat mencoreng nama baik dari kepala daerah. “Gi mana mau melakukan pembinaan. Oknum tersebut yang akan kita bina,” tandasnya.

Kendati demikian, bupati mengakui jika oknum tim sukses inisial M merupakan pejuang pemenangan Sukma, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Namun jika tindakannya melebihi dari apa yang seharusnya, Sukiman akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

Adapun untuk SK honda yang sudah ditandatangani jajaran di kesehatan. Guru belum karena masih simpang siur data di lapangan, ada guru yang sudah bertugas 17 tahun, namun dalam rekapitulasi datanya baru 13 tahun. Sebaliknya, ada yang masa kerjanya 7 tahun, tertulis 10 tahun dan mendapatkan perjanjian kerja, sehingga ini yang terus dilakuj dievaluasi.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Taufikurahman, mengaku geram adanya timses yang bermain dalam pembagian SK tenaga honorer ini. Terlebih SK tenaga honorer di DPRD Lotim yang diduga dicabut itu tanpa sepengetahuannya. Dalam aturan, kata dia, pembagian maupun pengambilan SK itu harus sepengetahuannya selaku Sekretaris Dewan. Jika tidak begitu, maka niat dan tindakan dari seseorang itu patut dipertanyakan, apalagi alasannya untuk melakukan pembinaan.

“Pembinaan apa yang mau dilakukan. Yang berhak mencabut SK itu bupati atau BKPSDM selaku leading sektornya,”terangnya.

Maka dari itu, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali terhadap tenaga-tenaga honorer yang ditempatkan di Sekretariat Dewan. Menurutnya, apapun itu baik yang berkaitan dengan urusan anggota legislatif maupun urusan pegawai di DPRD Lotim harus sepengetahuannya, terutama secara administrasinya. “Apapun yang keluar masuk di DPRD Lotim ini harus sepengetahuan saya. Jangan seperti ini,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, membantah adanya pelibatan tim sukses dalam pembagian SK tenaga honorer.  Adanya dugaan tim sukses yang bermain, katanya, di luar kewenangan dan tanggung jawab dari BKPSDM. Yang jelas, pihaknya secara administrasi dalam penentuan pembagian SK berdasarkan masa kerjanya untuk mendapat SK perintah kerja, kontrak kerja, maupun perjanjian kerja.

 “Nah, adanya tim sukses yang bermain itu bukan tanggung jawab kami. Itu di luar sepengetahuan kami. Kita di sini bekerja sebagaimana harapan bupati yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang ada,” jelasnya. (yon)