Oknum Tenaga Honorer Diduga Pakai Jasa “Joki”

Tanjung (Suara NTB) – Oknum tenaga honorer di salah satu SKPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) diduga menggunakan jasa joki dalam bekerja. Ironinya, aksi perjokian itu dilakukan oknum sejak tahun 2015 lalu.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (7/10). Ardianto mengakui, dugaan perjokian oknum honorer itu dilaporkan masyarakat ke Komisi III. Oleh Komisi III laporan itu lantas ditindaklanjuti ke Komisi I selaku Komisi yang menangani masalah kepegawaian. Mendapat laporan itu, Komisi pun langsung bertindak.

Iklan

“Dalam beberapa hari ini, kita akan panggil SKPD tempat oknum honorer bekerja. Selain Kepala SKPD, kita juga surati bendaharanya untuk hadir di DPRD,” tegas Ardianto.

Politisi Hanura KLU itu enggan menyebut instansi tempat oknum tersebut bertugas. Demikian juga nama honorer serta joki yang dilibatkan dalam praktik ini.

Namun demikian, laporan yang diterima Komisi I menyebut oknum tersebut berdomisili dan asli warga Lombok Utara. Dalam praktik perjokian, oknum honorer tercatat sebagai honorer Pemda KLU dan memperoleh perpanjang SK pascaevaluasi yang dilakukan Sekretariat Daerah.

“Di SK tertera nama honorer, tapi yang masuk kantor orang lain, sedangkan yang paraf (isi absensi) nama orang lain. Jadi dalam perjokian ini diduga melibatkan tiga orang sekaligus,” katanya.

Ardianto menjelaskan, oknum yang diduga terlibat perjokian bisa jadi akan bertambah. Pasalnya “bau busuk” perjokian ditutup rapat oleh oknum aparatur yang berwenang di SKPD tersebut. Ia juga meyakini, oknum Bendahara SKPD bersangkutan mengetahui persis. Setidaknya, honor yang diterima oknum honorer yang dilimpahkan pengambilannya ke joki melibatkan Bendahara langsung.

“Laporan ini kabarnya sudah jadi buah bibir masyarakat, karena sejal diisukan, oknum honorer ini mulai masuk lagi. Laporan yang kami terima menyebut, Kepala SKPD pasang badan, termasuk Kepala SKPD yang baru,” cetusnya.

Kepala SKPD yang baru terkena kebijakan mutasi yang dilakukan bupati. Dengan kisi-kisi itu, analisa dan dugaan tempat SKPD tempat bercokolnya dugaan perjokian oknum honorer salah satu di antara 4 SKPD yaitu Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, BPBD KLU, dan Satpol PP KLU. Sebab, 4 SKPD tersebutlah yang diketahui telah berganti Kepala SKPD yang masih dijabat pejabat Eselon III.

Dikonfirmasi terpisah via telpon, Asisten III Setda KLU, H. Zulfadli, SE., merespon sikap dugaan perjokian itu.  “Saya belum dengar, jadi belum tahu masalahnya. Nanti kita cek dulu,” ujar Zulfadli. (ari)