Oknum Sekdes Diduga Buat Surat Palsu Mencatut Inspektorat

Abdul Wahab.(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Wera Kabupaten Bima inisial N, diduga membuat surat palsu. Parahnya lagi, surat yang dibuat tersebut mencatut institusi Inspektorat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, ada dua jenis surat palsu yang dibuat oknum Sekdes itu. Yang pertama, surat keterangan kesehatan hewan ternak yang digunakan untuk memungut uang kepada pemilik ternak.

Iklan

Kemudian yang kedua, surat palsu untuk menagih uang kepada sejumlah Kepala Desa (Kades) tertentu, usai Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin pengelolalan ADD.

Dugaan pembuatan surat palsu oleh oknum Sekdes itu juga diakui Kepala Inspektorat H. Abdul Wahab H. Usman, SH. MS.i. Bahkan persoalan itu sudah diadukan oleh pihaknya ke Mapolres Bima Kota pada Bulan Agustus 2021.

“Ya memang benar dan masalah ini sudah kita laporkan ke Polres Bima Kota pada tanggal 24 Agustus 2021,” katanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 8 September 2021.

Sebelum diadukan ke aparat kepolisian, Abdul Wahab mengaku pihaknya sudah melakukan investigasi serta pemeriksaan secara personal terhadap oknum Sekdes itu. Sayangnya hasil invetigasi dan pemeriksaan itu enggan dibeberkan. “Oknum Sekdes ini sudah kita panggil dan diperiksa. Tapi untuk hasil pemeriksaan tidak bisa kami ungkapkan,” katanya.

Lebih lanjut Ia mengaku, pihaknya mengetahui persoalan itu setelah didatangi oleh salaseorang Kades dan Sekdesnya di Kecamatan Wera untuk mengklarifikasi soal penagihan uang yang tertera dalam surat itu. “Kita didatangi Kades dan Sekdes yang ada di Kecamatan Wera, yang keberatan ada surat penagihan sejumlah uang,” katanya.

Tanpa berpikir panjang, Ia mengaku langsung langsung memerintahkan bawahannya untuk menelusuri persoalan itu. Hasilnya ditemukan surat yang mirip dengan surat resmi yang dikeluarkan Inspektorat. “Surat yang dibuat oknum Sekdes ini sama persis seperti surat resmi Inspektorat. Mulai dari kop surat hingga tandatangan. Padahal surat ini dibuat sendiri oknum ini,” ujarnya.

Abdul Wahab berharap tidak ada lagi Sekdes atau siapapun yang membuat surat palsu dengan alasan apapun. Apalagi sampai mencatut nama lembaga atau instansi Pemerintah. “Semoga tidak ada lagi Sekdes lain yang berulah seperti ini. Karena membuat surat palsu akan merugikan diri sendiri, masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional