Oknum PNS Terduga Pengedar Ekstasi Diberhentikan Sementara

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memerintahkan agar pemberhentian sementara oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan berinisial INA (46) yang diduga terlibat kasus pengedar narkoba jenis ekstasi segera diproses.

“Saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Kesehatan agar segera diproses Pemberhentian sementara yang bersangkutan,” tegas Bupati Lobar, Jumat, 8 Januari 2021.

Disampaikan bupati, atas perbuatannya, oknum PNS Dikes Lobar itu bisa saja dipecat. Namun, dia meminta jajaran agar pihaknya tidak gegabah dan menunggu putusan pengadilan terkait kasus yang bersangkutan. “Isinya dulu yang bersangkutan pemakai dan akhirnya direhabilitasi. Kini isunya sebagai pengedar, sanksinya bisa dipecat,” tegasnya lagi.

Berkaca dari kasus itu, Fauzan Khalid meminta agar jajaran Polri lebih intensif lagi melakukan penelusuran terkait adanya oknum-oknum PNS Lobar yang tersangkut narkoba. Dia menegaskan dirinya tidak akan mentolerir bagi PNS yang terlibat kasus narkoba. “Saya harap Polri lebih banyak lagi melakukan penangkapan jika memang masih ada yang terlibat,” harapnya.

Menjawab adanya isu bahwa banyak PNS Lobar yang terlibat kasus narkoba, Fauzan Khalid tidak mau berandai-andai. Dia pun mengaku akan melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dengan harapan bisa mendeteksi lebih dini keberadaan kasus dan peredaran narkoba di wilayah Gumi Patut Patuh Patju ini. Lalu bagaimana dengan rencana tes urine bagi PNS Lobar ? Bupati mengaku tidak terlalu yakin dengan tes urine tersebut. Pasalnya, tes urine hanya sementara. “Tes urine menurut saya kurang efektif, karena setelah dua hari akan hilang,” cetusnya kemudian.

Kepala BKD dan PSDM Lobar Syahrudin mengatakan saat ini Pemda tengah menunggu keluarnya surat penahanan dari pihak kepolisian atas tertangkapnya oknum PNS staf Puskesmas Sesela berinial INA (46), untuk kemudian mengambil sikap tegas untuk memberhentikan. “Nah jadi kalau sudah ada surat penahanan, itu sebagai dasar kita untuk memberhentikan sementara,”  terangnya. (her)