Oknum Pejabat Diduga Terlibat Penjualan Aset Lobar

Ilustrasi aset Pemkab Lobar. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak aset daerah Lombok Barat (Lobar) baik yang ada di Lobar sendiri maupun di luar (Kota Mataram red) diduga bermasalah. Seperti aset daerah di daerah Mapak (belakang kantor DPRD Kota) seluas 1,2 hektar diduga dijual dan dikuasai oleh oknum.

Para oknum yang terlibatpun diduga dari kalangan warga hingga pejabat. Selain itu, ada aset daerah di depan kantor Camat Labuapi yang diduga sudah dijual.

Iklan

Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan Aset pada BPKAD Lobar, Lalu Gde Ramadhan Ayub dikonfirmasi belum lama ini mengatakan pihak Pemda sudah mengambil langkah hukum terkait persoalan aset yang diduga dijual dan dikuasi oknum. Bahkan sudah ada beberapa diproses kejaksaan, seperti di Padangreak Kuranji.

“Beberapa kasus aset yang dilaporkan, sudah kami buatkan surat kuasa pelaporan ke Polres Mataram. Selain itu, kami akan melaporkan  kasus aset di Punikan Batu Mekar ke APH. Dalam waktu dekat kami akan laporkan ke APH,” tegas dia.

Pihaknya juga mendalami dugaan penjualan aset daerah di depan kantor Camat Labuapi. Pihanya tengah melacak pengadaan lahan untuk PGRI ini dan pencatatan di neraca. Sedangkan terkait dugaan penjualan belum diketahui.

“Kami telusuri pengadaan lahan, karena ini informasinya untuk PGRI,” jelas dia.

Aset di luar Lobar juga terus ditertibkan. Seperti aset pemda di daerah Mapak Kota Mataram (belakang Kantor Pemda). Pemda memang kalah di tingkat pengadilan sejak 2017. Rencananya Pemda akan melakukan upaya hukum lanjutan karena pihaknya sudah memiliki bukti pendukung.

“Memang ada oknum pejabat bermain di sana,” tegas dia. Bahkan ia menduga ada pemalsuan dokumen.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, aset daerah di depan kantor camat Labuapi seluas 7,8 are diduga dijual. Lahan hasil pembelian bersamaan dengan perluasan pasar Jereneng ini rencananya diberikan untuk pembangunan gedung PGRI.

  Pemilik Toko Cemaskan Perintah Pengosongan Lahan

Tidak itu saja aset yang bermasalah. Aset daerah di Kota Mataram pun ada yang bermasalah. Seperti lahan seluas 1,2 hektar di Mapak (belakang kantor DPRD) diduga dijual oknum. Lahan ini sebelumnya disewa kontrakkan secara resmi. Namun ada warga yang mengklaim, sehingga  pemda sebelumnya sudah melakukan pencekalan pensertifikatan lahan itu yang dialamatkan ke BPN Kota Mataram. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here