Oknum Pegawai Diduga Gelapkan Insentif Marbot

Sekda Loteng, H.M. Nursiah (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bergerak cepat menelusuri dugaan penggelapan insentif marbot masjid oleh oknum pegawai di Kecamatan Praya Barat Daya. Sanksi berat pun kini sudah menanti oknum bersangkutan jika terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan bisa sampai berujung pada sanksi pemecatan.

“Informasi detail soal kasus ini masih telusuri kebenarannya,” tegas Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa,  8 Januari 2019.

Iklan

Diakuinya, pihaknya baru sekarang ini mendapat informasi tersebut. Itupun setelah ada laporan dari bawah, jika insentif marbot masjid di Kecamatan Praya Barat Daya belum diterima oleh para marbot.

Berdasar laporan ini, pihaknya kemudian melakukan penelusuran dimulai dengan mengecek SPJ penyaluran insentif marbot. Dari hasil penelusuran, ujarnya, SPJ-nya sudah dinyatakan lengkap. Dalam arti, sudah ada tanda terima insentif dari marbot masjid. Namun itu tidak bisa jadi patokan, karena dari laporan yang masuk, insentif justru belum diterima oleh para marbot.

“Setelah dokumennya kita cek, baru kemudian kita akan panggil pihak-pihak terkait dalam hal ini. Termasuk pihak kecamatan untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi,” imbuhnya.

Disinggung sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada oknum pegawai di kecamatan  jika terbukti melangggar, Nursiah menegaskan belum mau berandai-andai. Tapi yang jelas, aturan sudah jelas mengatur. Jika kemudian ada pegawai pemerintah melakukan pelanggaran, maka ada sanksinya.

Berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tergantung klasifikasi pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya ringan, jelas sanksinya bisa berupa teguran lisan ataupun tertulis. Tetapi kalau pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, sanksinya juga berat. “Apakah bisa sampai pemecatan? bisa juga,” tandas Nursiah.

Tapi yang penting sekarang, kebenaraannya kasus tersebut harus dipastikan dulu. Jika benar adanya, tentu ada tindakan yang harus dilakukan. Selain berupa pemberian sanksi, juga keharusan untuk mengembalikan dana yang diduga digelapkan tersebut. Kalau tidak, persoalan ini tidak akan dilanjutkan.

Disinggung soal kemungkinan kasus tersebut berlanjut ke proses hukum, mantan Asisten III Setda Loteng ini mengaku itu tergantung aparat penegak hukum. Pihaknya hanya pada penyelesaian dari sisi internal pemerintahan saja. Kalau kemudian aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut, itu hak aparat penegak hukum dan tidak bisa dilarang ataupun dihalang-halangi. (kir)