Oknum Kades Diduga Gelapkan DD

Ilustrasi uang (pxhere)

Bima (Suara NTB) – Oknum Kepala Desa (Kades) Poja, dilaporkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terkait dugaan penggelapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020-2021. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Satreskrim Polres Bima Kota.

Ketua BPD Poja, Abdullah Umar dikonfirmasi Suara NTB via telepon mengakui jajarannya telah melaporkan oknum Kades Poja.

Iklan

Laporan yang dilayangkan ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Bima Kota beberapa waktu lalu, berkenaan dengan adanya dugaan penyalahgunaan DD tahun anggaran 2020-2021.

Dalam APBDes murni, sebut dia, pihaknya telah menyusun program kerja berikut alokasi anggaran kegiatan. Di tengah perjalanan, terdapat banyak perubahan, namun terkesan sepihak lantaran draf perubahan tak pernah diserahkan Kades ke BPD. Atas sikap Kades itu, ia menduga kuat adanya upaya penyalahgunaan DD untuk memperkaya diri sendiri. “Kami empat kali rapat internal BPD memanggil kepala desa klarifikasi, tapi sampai detik ini APBDes perubahan itu tidak pernah sampai ke tangan kami,” ungkapnya.

Di antara beberapa perubahan itu, seperti misalnya pembelian sapi dengan alokasi anggaran Rp250 juta dalam APBDes murni. Karena telah dialihkan semua untuk bantuan Covid-19, BPD kemudian meminta data penerima berikut nominal uang yang dipakai. Namun oleh oknum Kades hanya diserahkan nama tanpa kumulatif anggaran yang telah dikeluarkan.

Jika memang untuk 100 orang dengan jatah per bulan Rp600 ribu selama tiga bulan, maka satu KPM menerima bantuan Covid-19 sebesar Rp1.800.000. “Kalau 100 orang kan Rp180 juta, lalu di mana sisanya. Kami ingin tahu bukan memeriksa uang di kantung orang,” tegasnya.

Disamping program tersebut, terdapat sejumlah kegiatan yang diduga menjadi sumber memperkaya diri sendiri. Seperti misalnya penarikan pajak untuk pengusaha tambak di Desa Poja. Per satu hektar lahan dibebani Rp1.500 ribu.

Kemudian untuk program prona, dari sekitar 900 lembar sertifikat masyarakat yang dikeluarkan, oknum Kades diduga membebani biaya kisaran Rp350-Rp400 ribu per lembar sertifikat. Mengingat tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran kepada BPD, Abdullah Umar menduga ada praktik pungutan liar. “Jadi laporan kita kaitan dengan dugaan penyalahgunaan DD itu. Pembelian mobil bodong juga ada,” bebernya.

Kapolres Bima Kota AKBP. Haryo Tejo Wicaksono, S. IK., dikonfirmasi wartawan, Selasa, 3 Agustus 2021 membenarkan adanya laporan tersebut. “Ia, benar. Masih dalam status penyelidikan,” cetusnya.

Ditanya item dugaan penggelapan, Kapolres enggan menyebutkan karena masih dalam penyelidikan. Namun yang pasti, pihaknya sudah memanggil Sekretaris Desa (Sekdes) Poja untuk diperiksa. Sekdes, merupakan pejabat pembayar. Sedangkan oknum Kepala Desa, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Kades belum kami periksa. Kita periksa dulu dari bawah, yaitu Sekdes,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional