Oknum Camat Diduga Gusur Warga Tanpa Izin

Inilah lahan pribadi milik masyarakat yang diduga digusur tanpa izin di Desa Ekas Kecamatan Jerowaru, Lotim. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tindakan Camat Jerowaru, Jumase patut disesalkan. Pasalnya, tanah milik warga di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru diduga digusur tanpa izin. Dalihnya penggusuran lahan itu atas perintah Bupati Lombok Timur (Lotim), Drs. H. M. Sukiman Azmy, M.M.

Pengelola lahan Sabaruddin menyampaikan, tanah yang dikelola adalah milik keluarga, Arma Hendra Gunawan. Lahan itu seluas 15 -20 hektare.

Iklan

Sebelum penggusuran, ia diberitahu oleh Kepala Dusun (Kadus) Ekas, Romawe bahwa ada program dari bupati untuk pembukaan jalan. “Kalau memang betul ada program bupati seharusnya ada sosialisasi dulu. Pemda memberikan penjelasan dan dihitung luas lahan dibebaskan,”terangnya menegaskan penyampaian Kadus Ekas.

Dijelaskan, Selasa, 20 Oktober 2020, tiba – tiba alat berat didatangkan atas permintaan Camat Jerowaru, Jumase. Seluas 2,5 are lebih tanah digusur dan merusak 70 pohon jati, kelapa dan mahoni serta cendana yang ditanam belasan tahun. Dia memprotes dan meminta penggusuran lahan dihentikan. “Saya langsung telepon Pak Hendra sebagai pemilik lahan. Yang punya langsung marah,” tandasnya.

Sabar mengaku, dalih Camat Jerowaru dan Kadus Ekas langsung diklarifikasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotii  pada Rabu, 21 Oktober 2020. Dari hasil larifikasi Kepala Dinas PUPR Lotim didampingi Kabid Bina Marga, menjelaskan tidak ada program bupati terhadap pembukaan jalan di tanah milik, Arma Hendra Gunawan. Kalaupun ada instruksi orang nomor satu di Lotim tersebut, pasti akan diperintahkan ke Dinas PUPR. “Pekan kemarin itu langsung ditelepon Camatnya di depan kita. Kadisnya marah-marah juga,” ucapnya.

Camat Jerowaru, Jumase saat dikonfirmasi berkilah jika penggusuran yang dilakukan tersebut berdasarkan perintah bupati untuk menjalankan suatu program dari Pemda Lotim.

Jumase menegaskan tidak ada alat berat. Alat berat yang didatangkan untuk proses penimbunan padat sebagai tempat relokasi perumahan masyarakat.

Dikatakannya, sudah 45 hari proses kegiatan yang dikerjakan di Desa Ekas. Sampai saat inipun tidak ada penolakan dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan inipun beberapa kali sudah ditinjau oleh bupati, wakil bupati, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perkim dan beberapa OPD terkait lainnya.   “Intinya tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Kalaupun ada masyarakat yang keberatan, silakan membawa alas haknya dan kita sama-sama menghadap ke bupati,”ungkapnya.

Pada yang dilakukan penimbunan inipun sebelumnya diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi. Penimbunan inipun sebagai hajatan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sempadan pantai sekitar 30 sebanyak 31 KK warga Ekas. Sehingga bagi masyarakat yang tinggal di sempadan pantai itu akan direlokasi ke lokasi yang lebih tengah untuk keamanannya. (yon)