OJK Tangani Kredit Fiktif Rp 1 Miliar di BPR Bima

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil alih kasus kredit fiktif yang diduga aktor utamanya adalah oknum jajaran direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bima.

Tak tanggung-tanggung, uang BPR milik Pemprov NTB yang difiktifkan oleh orang internalnya sendiri mencapai Rp 1 miliar.

Iklan

“Kita sudah laporkan ke Kepolisian agar cepat ditahan orang-orang seperti itu. OJK juga tangani persoalan ini,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM pada Suara NTB ditemui di Mataram, Kamis (23/3/2017).

Persoalan ini menjadi perhatian khusus menurutnya, meskipun ada keinginan untuk mengembalikannya dari pihak diduga tersangkanya. Namun proses hukum harus tetap jalan agar menjadi pembelajaran bagi pengurus dan pengelola delapan BPR milik pemerintah daerah.

Karena persoalan kredit fiktif oleh pengurus inti ini, BPR Bima tercatat memiliki Non Performing Loan (NPL) atau tingkat kredit macet di atas sepuluh persen. Padahal, toleransi OJK, maksimal kredit macet BPR itu sampai lima persen.

“NPL-nya tinggi karena persoalan kemarin. Makanya kita fokus menangani persoalan ini untuk upaya pengembalian uang kredit BPR yang difiktifkan. Orangnya sudah diberhentikan jadi pengurus dan menjadi pegawai biasa, tetapi harus mengembalikan uang itu,” demikian Dr. Manggaukang.

Biro Perekonomian telah mengomandoi agar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tuntas dilaksanakan. Dari delapan BPR milik Pemprov NTB, tujuh di antaranya telah melakukan RUPS, terakhir Kamis kemarin BPR Kota Mataram. Selanjutnya, satu BPR yang belum melaksanakan RUPS adalah BPR Lombok Timur, rencananya akan dilaksanakan awal pekan depan.

Dari RUPS yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa masing-masing BPR perkembangannya dianggap cukup membanggakan. Terutama dari sisi NPL, BPR Sumbawa dan Kota Mataram prestasinya cukup bagus karena mampu menekan kredit macet hingga di bawah batas toleransi otoritas.

“BPR Sumbawa, BPR Mataram NPL-nya di bawah lima persen. BPR lainnya, selain BPR Bima, NPL-nya lebih sedikit dari lima persen. Ini perkembangan cukup bagus,” ujarnya.

Melalui RPUS, evaluasi kinerja direksi dilakukan oleh pemerintah daerah. Diharapkan masing-masing BPR dapat menakan NLP sekecil-kecilnya. Selain harus meningkatkan porsi penyaluran kredit produktif yang saat ini sudah di atas 60 persen rata-rata, dengan target pemilik saham dapat salurkan hingga 66 persen dari total kredit yang disalurkan kepada nasabah di tahun ini. Merger delapan BPR di NTB saat ini tinggal menunggu akte notaris. (bul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here