OJK NTB dan APH Bersinergi Tindak Pinjol Ilegal

Rico Rinaldy. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di NTB melanjutkan arahan dari pusat, membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) berinergi untuk menindak tegas Pinjaman Online (Pinol) ilegal yang belakangan marak di Indonesia. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan Polres Mataram membahas masalah pinjaman online ilegal ini. Kalau dengan Polda NTB sebenarnya sinergi kita sudah terbangun dalam banyak hal di Satgas Waspada Investasi,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Rico Rinaldy.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya Pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas kejahatan fintech peer to peer (p2p) lending.

Iklan

Ditingkat nasional, OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online illegal/rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir/menutup 3.516 aplikasi/website Pinjol illegal.

Rico menambahkan, pinjaman online ilegal ini belum tentu ada di mana-mana. Namun sistem yang dibuatnya bisa menjangkau ke mana-mana. Menurut Rico, sejauh ini di NTB belum ada informasi tentang aktivitas penyelenggara pinjaman online ilegel. “Kalau laporan korban ada, tapi tidak banyak. Kalau korbannya bisa saja ada di NTB, tapi penyelenggaranya di daerah lain.Yang banyak laporannya di NTB malah korban investasi bodong,” ujarnya.

Kendati demikian, OJK berkomitmen memberantas pinjaman online illegal, investasi bodong, dan sejenisnya. Tentu komitmen ini tidak lepas dari kerjasama dengan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian. OJK meminta masyarakat tetap waspada pinjaman online melalui SMS/WhatsApp karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal.

OJK juga menghimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi terdaftar/berizin OJK serta selalu untuk cek legalitas pinjol ke Kontak 157/ WhatsApp 081157157157. OJK akan menindak tegas perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan (debt collector) secara tidak beretika. Saat ini hanya 114 perusahaan yang dizinkan melayani pinjaman online.

Ciri-ciri pinjaman online illegal ini tidak memiliki izin resmi, tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Pemberian pinjaman sagat mudah, hanya dengan menununjukkan foto wajah dengan KTP. Informasi bunga pinjaman tidak jelas dan denda pinjaman juga tidak jelas. Bunga dan biaya pinjaman tidak jelas. Potongan administrasi juga sangat besar.

Misalnya pinjaman Rp1 juta, yang diterima peminjam hanya Rp600.000. Total pengembalian dan denda tidak terbatas. Yang paling gampang dikenali, biasanya pemberi pinjaman akan meminta akses seluruh data yang ada di ponsel peminjam. Sementara pinjaman online legal, hanya boleh mengakses kamera, microphone dan lokasi.

Sistem penagihan kreditnya juga tidak manusiawi jika telat bayar. Nama peminjam dipermalukan ke publik, ke seluruh kolega, dan handai taulan. Bahkan mengancam dengan menyebar video dan foto senonoh yang sudah diedit menggunakan wajah peminjam. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada dan melapor kepada aparat. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional